WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NKRI: KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA KOLONIAL 1816-1942

WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NKRI:
KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA
KOLONIAL 1816-1942

                                                                                         Oleh: Dharwis Widya Utama Yacob, S.S

        Perairan Indonesia merupakan 75 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia. Perairan Indonesia
juga merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga.
Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta konflik seputar wilayah Ambalat merupakan salah
satu bentuk betapa rentannya wilayah NKRI dari gesekan negara tetangga. Batas-batas
kedaulatan NKRI harus dijaga agar tidak diklaim negara-negara tetangga. Di sinilah peran arsip
sangat penting untuk menghindari klaim-klaim dari negara tetangga. Khazanah arsip yang
tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dapat dijadikan bukti hukum jika terjadi
sengketa terutama sengketa menyangkut wilayah perairan NKRI.
 
         Jauh sebelum terbentuknya wilayah NKRI sekarang ini, tersebutlah nama Hindia-Belanda
(Nederlands-Indie). Hindia-Belanda ini merupakan cikal bakal NKRI nantinya. Masa kolonial
Hindia-Belanda tentunya diperintah langsung oleh Pemerintah Belanda. Sebelum masa kolonial,
Hindia-Belanda diatur oleh Kongsi dagang bernama Vereenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC). Setelah VOC mengalami kebangkrutan tahun 1799, Pemerintah Belanda mengambil alih
kekuasaan atas Hindia Belanda.

         Dalam perjalanannya, Pemerintah Belanda menguasai wilayah jajahan melalui kontrak-kontrak perjanjian. Kontrak-kontrak perjanjian ini memberikan kejelasan status perbatasan
Pemerintah Belanda terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya di Hindia Belanda. Kontrak
perjanjian tersebut dilakukan baik dengan raja-raja lokal, Spanyol, Portugis, dan Inggris.
Kontrak-kontrak perjanjian tersebut juga meliputi penguasaan wilayah air, darat, dan udara.
Wilayah perairanlah yang sangat penting pada masa kolonial karena struktur wilayah Hindia
Belanda berbentuk kepulauan.

        Wilayah perbatasan merupakan wilayah rawan konflik. Konflik yang terjadi tentunya seputar
konflik antarnegara. Setiap negara tentunya berusaha mempertahankan wilayahnya jika diusik
oleh negara lain. NKRI yang terdiri berpuluh-puluh ribu pulau dan wilayah perbatasan yang
banyak tentunya harus bersikap demikian. Walaupun untuk mengatur wilayah perbatasan
tersebut, Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang besar.

       Untuk menekan biaya tersebut diperlukan strategi-strategi khusus. Strategi-strategi khusus itu
harus diawali dengan penelusuran arsip mengenai wilayah perbatasan. Hal tersebut sangat
penting karena dengan adanya arsip, bukti hukum menjadi kuat. Jika suatu ketika terjadi konflik,
Pemerintah Indonesia telah memiliki satu bukti kuat walaupun itu belum cukup. Wilayah
perairan dalam konteks perbatasan juga sangat penting. Faktor ekonomi menyebabkan wilayah
perairan harus perlu terus menerus disiagakan.

        Untuk perbatasan wilayah perairan pada masa kolonial Hindia-Belanda telah diatur pada
Staatblad Nomor 442 tahun 1939 tentang Terrioriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie atau
Undang-undang tentang Laut Teritorial dan Lingkaran Maritim. Dalam Staatblaad ini ditentukan
lebar laut teritorial Indonesia atau Hindia Belanda selebar 3 mil.

        Pada masa kolonial, wilayah perairan yang sangat penting adalah wilayah perairan di
Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Laut Andaman, Laut Sawu, Laut Cina Selatan, dan Selat
Malaka. Wilayah perairan tersebut sangat penting baik secara ekonomi dan politik antara HindiaBelanda dan daerah-daerah tetangga.

        Samudera Pasifik sebagai samudera yang sangat strategis karena menghubungkan benua Asia
dan benua Amerika. Wilayah yang berhadapan dengan Samudera Pasifik adalah Papua. Papua
yang pada masa kolonial bernama Nieuwe Guinea telah dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda
pada 1899. Hal ini dapat dilihat dari arsip Ternate Nomor 360 (2) yang menyebutkan bahwa Raja
Ternate yang pada masa itu menguasai Nieuwe Guinea mengakui pengibaran bendera Belanda.

        Samudera Hindia atau Samudera Indonesia juga merupakan samudera penting pada masa
Hindia-Belanda terutama digunakan sebagai jalur pedagang-pedagang dari India. Pemerintah
Belanda menangkap bahwa perlu pula dilakukan kontrak atau perjanjian wilayah dengan daerah-daerah yang berada di sekitar Samudera Hindia. Salah satunya tercantum dalam Besluit 12
Januari 1878 No. 2 yang menyebutkan bahwa Residen Bengkulu harus membayar sebesar 1000
gulden per bulan kepada Pemerintah Belanda.

        Laut Cina Selatan merupakan laut menghubungkan beberapa tempat yang strategis untuk
kepentingan ekonomi. Dari China sampai Hindia Belanda. Posisinya sangat penting terutama
untuk perdagangan timah dan teh. Hal ini dapat dilihat dari arsip Riouw no 73/10 (5) pada 20 Juli
1846. Isi arsip ini berisi bahwa Raja Muda Jaffar mengakui kekuasaan Belanda terhadap wilayah
antara Selat Riau, Selat Timian, Kepulauan Karimun, Selat Singapura, Kepulauan Bungguran
(Natuna), dan Kepulauan Anambas yang berada di daerah Laut Cina Selatan.

         Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina menjadi daerah strategis pula. Pulau Miangas
merupakan pulau terdepan dengan Filipina. Banyak pro dan kontra mengenai pemberitaan pulau
ini. Untuk memperkuat posisi bahwa Pulau Miangas adalah milik NKRI atau dahulunya HindiaBelanda dapat dibuktikan dalam Staatblads van Nederlandsch Indie tahun 1932 no 571.
Staatblad ini telah menunjukkan bahwa Pulau Miangas berada di kekuasaan pemerintah Belanda
yang menguasai Hindia-Belanda pada saat itu.

         Laut Andaman yang berada di dekat daerah Aceh adalah salah satu wilayah teramai pada
zaman Hindia Belanda. Bahkan pelabuhan terbesar pada zaman Hindia Belanda yaitu Sabang
berbatasan dengan Laut Andaman. Pemerintah Belanda mengadakan perjanjian dengan Raja
Aceh untuk melegitimasi kekuasaannya terutama di wilayah Laut Andaman. Arsip yang
berkaitan dengan hal tersebut yaitu Besluit 18 September 1899 No. 25 mengenai perjanjian
antara Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Gouverneur van Sumatra Westkust
(Gubernur Pantai Barat Sumatera) dengan Raja Aceh dan sekitarnya. Isi arsip ini mengenai
bentuk pembayaran pajak yang harus diserahkan Raja Aceh dan sekitarnya kepada Pemerintah
Hindia Belanda. Arsip ini juga memberitahukan wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Aceh dan
sekitarnya termasuk pulau-pulau sekitarnya juga Pulau Rondo yang merupakan pulau terdepan di
wilayah Laut Andaman yang berbatasan langsung dengan India.

         Laut Sawu terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Laut Indonesia yang
berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Pemerintah Belanda juga telah
mengincar daerah ini sebagai bagian dari wilayahnya. Hal ini tersebut juga tercantum dalam
Besluit 7 Desember 1877 No. 7. Di dalam arsip ini menerangkan bahwa Raja Alor mengakui
kekuasaan Pemerintah Belanda termasuk pulau-pulau yang terletak di Laut Sawu.

         Selat Malaka yang merupakan selat teramai di wilayah Asia Tenggara, tak luput dari incaran
Pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda melakukan kontrak dengan Riau dan Lingga
yang menyatakan bahwa Riau dan Lingga berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini dapat
dijelaskan dalam khazanah Arsip Republik Indonesia dalam Arsip Riouw 73 Nomor 10.1.
Khazanah arsip ini sangat penting karena berkenaan dengan wilayah NKRI pada masa sekarang
yang merupakan wilayah yang dijajah oleh Belanda sebelumnya.

         Dari arsip-arsip yang diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya arsip
membuat legitimasi wilayah perairan yang menjadi perbatasan NKRI menjadi kuat. Jika nantinya
terdapat konflik-konflik antarnegara mengenai perbatasan, dapat diredam karena ketersediaan
arsip mengenai perbatasan yang lengkap. Pada akhirnya, kedaulatan NKRI tetap terjaga.

(Majalah ARSIP Edisi 56)
 © Subbagian Publikasi dan Dokumentasi

ARSIP PETA PERBATASAN NEGARA DAN KEUTUHAN NKRI

ARSIP PETA PERBATASAN NEGARA DAN KEUTUHAN NKRI

Oleh: Drs. Azmi, M.Si.

Wilayah perbatasan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah suatu
negara, sebagaimana riwayat perjuangan sebuah negara untuk diakui eksistensinya. Oleh
karena itu, riwayat wilayah perbatasan tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahir atau
berakhirnya suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentunya
sangat berkepentingan dengan wilayah perbatasan negara. Pembuktian wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dan berbatas laut serta darat dengan beberapa
negara harus didukung dengan data dan fakta berupa arsip yang autentik dan reliabel dalam
berbagai bentuk dan media.

Arsip wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain merupakan salah satu jenis arsip
negara yang harus dijaga secara khusus oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah
bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kepentingan negara,
pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat. Keutamaan yang dimiliki arsip
wilayah perbatasan Indonesia yakni arsip jenis ini memiliki nilai kebuktian atas riwayat
kedaulatan, pertahanan dan keamanan, sosial-ekonomi, politik, dan pemerintahan Indonesia.
 
Kewajiban melindungi wilayah NKRI dan mengelola arsip wilayah perbatasan
merupakan amanat UUD 1945 dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh
karena itu, tulisan singkat ini akan membahas pentingnya pengelolaan arsip peta perbatasan
negara (APPN) yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat APPN dalam rangka menjaga
keutuhan dan kedaulatan NKRI.
 
Arsip Peta Perbatasan Negara (APPN)

Secara normatif arsip didefiniskan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang
dibuat dan diterima oleh pencipta arsip (kelembagaan, perseorangan) dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta perbatasan negara sebagai salah
satu jenis arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi negara dalam membangun wilayah
perbatasan negara. APPN merupakan sumber informasi strategis yang dapat memenuhi
berbagai kebutuhan negara dalam membangun, melindungi, dan menjaga keutuhan negara.
APPN melahirkan ilusi tentang koherensi dan keseragaman ruang, tersedianya obyek yang
ada di permukaan bumi dengan lokasi yang pasti dan batas-batas NKRI yang diakui
berdasarkan peraturan internasional sehingga mudah ditata, direncanakan, dan dikuasai.

APPN merupakan informasi obyek permukaan bumi yang memuat informasi tentang
lokasi di permukaan bumi; informasi tentang terdapatnya suatu obyek di bumi yang bersifat
fisik (atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer dan biosfer) ataupun non-fisik dan budi daya hasil
kreasi manusia (antroposfer); informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu.
Dengan demikian, APPN tidak hanya menunjukkan lokasi di permukaan bumi, tetapi juga
terkait sumber daya dan lingkungan hidup manusia yang dimiliki oleh suatu negara.

Melihat informasi yang dikandung dalam APPN, sangat erat kaitannya dengan salah satu
syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah atau teritorial. Wilayah merupakan
salah satu syarat primer terbentuknya suatu negara. Negara adalah suatu wilayah di
permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun
kebudayaan diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut.

APPN merupakan bagian penting dalam penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung lembaga negara dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan negara. APPN
menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pengamanan dan
pembangunan wilayah perbatasan negara sebagai ”halamam depan negara” yang lebih
bermakna bagi negara dan masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.

Pengelolaan APPN yang berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan akan menjamin ketersediaan APPN yang autentik dan reliabel untuk
menjaga keutuhan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APPN sebagai
arsip vital negara pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan ANRI mendesak untuk
dilakukan sejalan dengan meningkatnya ancaman kedaulatan NKRI atas beberapa wilayah
perbatasan.

Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam serta lingkungan
hidup, sehingga setiap jengkal wilayah Indonesia yang belum jelas status atau riwayat
kepemilikannya akan menjadi incaran negara-negara tetangga untuk memilikinya (Kasus
pulau Sipadan dan Ligitan 2002).
 
Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI

Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan transnasional diperlukan APPN
dan informasi geospasial perbataan negara terkini dan akurat tentang wilayah terdepan dan
pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan negara. Hal ini untuk merupakan amanat Pasal 25A
UUD 1945, bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Mengingat sisi terdepan dari wilayah negara atau yang dikenal dengan kawasan
perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka
diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan batas-batas wilayah negara dalam
APPN dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan realitas kartografis mengenai
ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak–hak
berdaulat.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip NKRI dan otonomi daerah
dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan termasuk arsip yang berkaitan dengan
eksistensi dan sejarah wilayah perbatasan. Ketersediaan APPN termasuk pulau-pulau kecil
akan menjadi situs di mana persoalan nasionalisme tidak lagi menjadi hitam putih karena

telah didasarkan data dan fakta kartografis. Oleh karena itu, mengelola APPN secara benar
sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
merupakan kegiatan yang harus segera dikedapan oleh lembaga negara dan pemerintahan
daerah sebagai komponen utama negara.
 
Ketersediaan APPN senantiasa diperlukan negara, baik dalam situasi damai maupun
perang untuk mobilisasi aparat pertahanan dan keamanan. Pada situasi damai, APPN
diperlukan untuk menjaga infiltrasi oleh penyusup, baik yang bermotif politis maupun
komersial. Misalnya penyusupan kapal melintasi daerah perbatasan NKRI tanpa dilengkapi
dokumen resmi. Infiltrasi bermotif politik (teroris, pesawat militer asing), infiltrasi bermotif
komersial (illegal logging, illegal fishing, human-trafficking, penyelundupan elektronik,
narkotika hingga sampah barang B3), sehingga mengancam kedaulatan NKRI dan kerugian
negara yang sangat besar.
Tanpa APPN yang memadai, TNI (AD, AL, dan AU) akan kesulitan untuk memastikan
bahwa kondisi di wilayah perbatasan NKRI dalam kendali. APPN juga berguna sebagai dasar
untuk membuat patok perbatasan negara secara permanen agar tidak dipindahkan oleh negara
tetangga, serta untuk usaha nelayan Indonesia agar tidak beroperasi di wilayah negara
tetangga. Negara harus menjaga agar nelayan kita tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh
otoritas negara lain seperti kasus nelayan kita dengan angkatan laut Malaysia.

Pengelolaan APPN

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pengelolaan APPN adalah kegiatan pemberkasan
dan pelaporan, penyimpanan, dan penyampaian salinan naskah autentik APPN kepada ANRI
oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah sebagai pencipta arsip dalam rangka
pelindungan dan penyelamatan arsip wilayah perbatasan.

Pemberkasan dan Pelaporan

APPN yang berada pada lembaga negara dan pemerintahan daerah harus diberkaskan dengan
mengolah informasi dan fisik arsip secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks
kegiatannya sehingga dapat digunakan untuk kepentingan manajemen dan publik.
 
Pemberkasan APPN didasarkan pada klasifikasi arsip yang dimiliki oleh lembaga negara
dan pemerintahan daerah, meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan arsip (inspection),
pemberian indeks (indexing), pemberian kode arsip (coding), tunjuk silang (cross reference),
penyortiran (sorting), pelabelan (labeling), penyimpanan (filing), dan pembuatan sarana
bantu temu balik arsip (finding aids).

Hasil akhir penataan APPN adalah tertatanya informasi dan fisik APPN sesuai dengan
klasifikasinya serta tersusunya finding aids berupa daftar APPN yang sekurang-kurangnya
memuat elemen data yaitu: nama pencipta, tema, jenis nomor lembar peta, skala, tahun
pembuatan, warna, tingkat keaslian, penerbit, koordinat, jumlah, referensi, keterangan. 

APPN yang telah diberkaskan oleh lembaga negara dan pemerintahan daerah diserahkan
kepada ANRI. Pemberkasan dan pelaporan APPN ini dilakukan paling lama satu tahun sejak
terjadinya kegiatan.

Penyimpanan

APPN merupakan arsip vital negara, karena informasi yang dimilikinya digunakan untuk
keperluan riset dan melacak kembali riwayat kedaulatan negara di masa silam. Negara harus
memperhatikan secara khusus penyimpanan APPN dengan penyediaan prasarana dan sarana
kearsipan yang memiliki standar kearsipan. Wilayah NKRI yang luas berada di wilayah yang
rawan akan berbagai macam bencana, yang berpotensi membahayakan keamanan dan
keselamatan APPN. Pengalaman traumatis dirasakan bangsa Indonesia ketika terjadinya
bencana alam besar seperti di Aceh, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Sumatera Barat.
 
APPN dan informasi geospasial perbatasaan negara harus disimpan pada tempat yang
aman sehingga tidak rusak atau hilang. Banyak data hasil survei dan peta baik kertas maupun
digital yang telah dilakukan dengan menggunakan dana yang sangat besar, namun kini sangat
rentan terhadap bencana (misalnya kebakaran, kelembaban tinggi, pencurian ,dsb) yang akan
membuat data perbatasaan negara dalam kondisi tidak aman (high risk). Selain itu, banyak
sistem komputer yang kurang terlindung dari akses illegal ataupun virus.

APPN merupakan arsip vital negara, sehingga penyimpanannya dilaksanakan secara
bersama oleh pencipta arsip (lembaga negara dan pemerintahan daerah) dan ANRI atas nama
negara. Penyimpanan APPN yang asli dan bersifat terbuka dilaksanakan oleh lembaga negara
dan pemerintahan daerah masing-masing untuk diakses oleh publik. Sedangkan salinan
autentik naskah asli APPN diserahkan kepada ANRI sebagai lembaga yang bertanggung
jawab terhadap keselamatan arsip perbatasan. Akses publik terhadap salinan autentik naskah
asli APPN yang disimpan di ANRI dilakukan berdasarkan kesepakatan lembaga negara dan
pemerintahan daerah dengan ANRI ketika melakukan serah terima APPN.

Penyimpanan salinan autentik naskah asli APPN di ANRI hanya sebagai metode
perlindungan dengan membuat atas naskah asli APPN dan penyimpannya secara
dispersal/terpisah dengan naskah aslinya. Hal ini dimaksudkan apabila lembaga negara dan
pemerintahan daerah kehilangan naskah asli karena suatu hal, maka dapat mengakses dan
memanfaatkan kembali salinan autentik naskah asli APPN yang disimpan di ANRI.
Penyampaian salinan autentik naskah asli APPN oleh lembaga negara dan pemerintahan
daerah kepada ANRI dilaksanakan paling lama satu tahun setelah dilakukan pelaporan APPN
kepada ANRI.

Pengamanan

Selain penyimpanan dan pengamanan fisik APPN, juga sangat penting dilakukan
pengamanan terhadap informasi geospasial APPN yang bersifat rahasia. Pengamanan APPN
ini mencakup pengamanan pada seluruh bentuk penyajiannya dan juga infrastruktur fisik
yang terkait informasi geospasial APPN yang ada di lapangan. 

Informasi geospasial APPN yang dikategorikan sebagai informasi khusus dan bersifat
rahasia dapat disandikan dengan suatu metode enkripsi. Data atau informasi geospasial APPN
yang dienkripsi ini diserahkan kepada lembaga negara yang ditugasi pemerintah untuk hal itu
beserta kode dekripsi.

Ketersediaan APPN Miliki Nilai Strategis

Penyelamatan APPN pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan
keamanan nasional. Ketersediaan APPN sebagai salah satu jenis arsip wilayah perbatasan
negara mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan keamanan
nasional karena mempunyai dampak terhadap keutuhan NKRI.
 
APPN meerupakan realitas kartografi NKRI yang mengandung dimensi legal-formalpolitis
yang melihat wilayah NKRI sebagai sesuatu yang ajeg, statis, dan tak dapat ditawar
atau harga mati. Dimensi ini menjadi landasan sakral bagi eksistensi NKRI. Tanpa wilayah
yang jelas, NKRI tidak dapat menunjukkan siapa yang menjadi subyek kewarganegaraannya,
mana batas kekayaan alamnya, dan mana batas kedaulatannya.
 
Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengelolaan APPN secara benar di lembaga
negara, pemerintahan daerah, dan ANRI sangat diperlukan sebagai bagian penting atas
permasalahan kebutuhan negara terhadap data dan fakta bukti sah kedaulatan NKRI atas
wilayah perbatasan apabila terjadi klaim negara lain. Indonesia tidak akan dapat berbuat
banyak apabila terjadi sengketa wilayah perbatasan dengan negara pengklaim (claimant state)
jika tidak didukung dengan arsip. Karena arsip merupakan kesaksian atas kedaulatan dan
kejayaan bangsa, seperti yang dikatakan R.J. Alfaro (Presiden Panama 1931-1937),
”Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, dokter tanpa obat, petani tanpa benih,
tukang tanpa alat … Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, handal dan abadi, yang
memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan kejayaan
bangsa.”

Arsip Nasional Republik Indonesia
(Majalah ARSIP Edisi 56)

Rencana Penyatuan Zona Waktu Indonesia Ditunda

Rencana Penyatuan Zona Waktu Indonesia Ditunda

Diposting oleh : Administrator

Komhukum (Jakarta) - Rencana penyatuan tiga zona waktu di Indonesia yang sedianya akan dimulai pada 28 Oktober 2012 ditunda hingga tanggal yang belum ditentukan.

Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Edib Muslim mengatakan penundaan ini dikarenakan belum turunnya surat Keputusan Presiden.

"Kita masih menunggu keputusan dari atas, berupa Keppres atau Perpres," kata Edib pada Heyder Affan dari BBC Indonesia. Penyatuan zona waktu dapat dilakukan setelah ada 90 hari masa penyesuaian karena berbagai pihak terkait pelayanan publik harus melakukan persiapan-persiapan.

"Contohnya kawan-kawan perhubungan mengatakan mereka harus melakukan notifikasi kepada badan internasional penerbangan, karena ada persyaratan jumlah cycle (siklus) penerbangan yang harus dipenuhi sebelum (waktu) boleh berubah," kata dia lagi.

Selain itu KP3EI juga melakukan persiapan termasuk konsultasi publik untuk mempelajari masukan dari masyarakat. Jika sudah ada keputusan, KP3EI akan mempersiapkan modul-modul untuk sosialisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rawan terhadap pergeseran waktu, terutama di kawasan barat Indonesia, terutama Sumatera Utara dan Aceh.

"Audience (kelompok masyarakat, red) yang dianggap rawan ada dua kelompok yaitu anak sekolah karena mereka memulai lebih pagi mereka rawan ketika berlalu lintas di jalan dan kedua adalah kelompok pekerja yang harus menghadapi mesin-mesin bergerak," kata Edib.

Untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan, maka dilakukan kampanye pendidikan publik untuk meredam potensi ancaman bahaya. "Misalnya kampanye lalu lintas aman bagi anak-anak sekolah dan buruh pabrik yang bekerja dengan mesin, bisa mengawali hari dengan senam pagi agar tetap segar," kata dia.

Rencana penyatuan zona waktu Indonesia Barat (WIB), tengah (WITA) dan timur (WIT) ini diyakini akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas antara wilayah barat dan timur Indonesia yang terpisah perbedaan waktu dua jam. Dengan satu zona waktu, maka Indonesia akan setara dengan GMT+8 atau delapan jam lebih cepat dari standar waktu internasional di Greenwich, sebagaimana Cina, Malaysia dan Singapura. (K-4/EIO/BBC)

DHN 45 Deklarasikan Kembali ke UUD 45

DHN 45 Deklarasikan Kembali ke UUD 45

Diposting oleh : Administrator

Komhukum (Jakarta) - Dewan Harian Nasional (DHN) 45 mendeklarasikan Gerakan Nasional Pembudayaan Pancasila. Deklarasi itu dilaksanakan di gedung Joang 45 Lantai 2 Jl. Menteng 31 Jakarta Pusat, Selasa (10/07).

"Tim telah mengkaji amandemen UUD 45, amandemen sudah menyimpang dari jiwa bangsa dan UUD 45. Kita kembali kepada UUD 45," kata Ketua Umum DHN 45 Jenderal TNI (Pur) Tyasno Sudarto.

Menurut Tyasno, gerakan itu bukan berarti tidak menerima perubahan, tetapi penyempurnaan itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan roh pembukaan UUD 45 itu.

"DHN harus menggalang nasionalis sejati. Gerakan nasional kembali ke UUD 45 yang asli. Yang kita kembalikan adalah semua dan seluruh jati diri bangsa," tandasnya.

Dikatakannya, gerakan nasional pembudayaan Pancasila dilakukan melalui diplomasi dan massa aksi. Menurutnya dua jalan ini yang diharapkan dapat efektif membangun gerakan pembudayaan Pancasila.

"Gerakan nasional mempunyai pasukan di lapangan itu mempunyai mitra, berupa badan kerja sama, mahasiswa, pemuda, buruh, tani dan apapun untuk mengembalikan ke jiwa bangsa," tandasnya.

Kemudian menurut Tyasno, gerakan yang dideklarasikan di Jakarta akan disusul dengan deklarasi di daerah-daerah, karena DHN 45 ada di setiap provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

"Gerakan ini harus membumi dan merakyat di bumi bangsa Indonesia. Kampanye ini harus serempak di seluruh Indonesia. Setelah di pusat deklarasi  menyusul di daerah-daerah," kata Tyasno. (K-2/yan)

PANCASILA HARUS TERUS DIPELIHARA DAN DIHIDUPKAN

SAYIDIMAN: PANCASILA HARUS TERUS DIPELIHARA DAN DIHIDUPKAN

Kamis, 04 Oktober 2012

Jakarta, Mantan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo mengatakan Pancasila harus terus dipelihara dan dihidupkan sebagai ideologi dan jiwa bangsa Indonesia.

"Pancasila telah berkali-kali terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari serangan pihak lain yang ingin merusak atau mengganti Pancasila dari ideologi bangsa Indonesia," kata Sayidiman Suryohadiprojo pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan Gerakan Pemantapan Pancasila di Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin.

Hadir pada kegiatan tersebut sejumlah tokoh nasional, antara lain Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP) Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Sekretaris Jenderal GPP Letjen TNI (Purn) Saiful Sulun, dan mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo.

Kemudian, mantan Menteri Perhubungan Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mantan KSAD Wismoyo Arismunandar, mantan Kepala BIN Mayjen TNI (Purn) Samsir Siregar, dan Pimpinan Gerakan Jalan Lurus Sulastomo.

Menurut Sayidiman, bangsa Indonesia saat ini berada di era modernisasi di mana suatu bangsa bisa menguasai bangsa lain tanpa harus melakukan tindak kekerasan.

"Mengatasi berbagai serangan dari bangsa lain juga bisa dilakukan dengan tanpa kekerasan. Caranya bangsa Indonesia harus terus menjaga persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat," katanya.

Mantan Wakasad ini menambahkan, bangsa Indonesia harus menyadari pentingnya melindungi negara dari serangan bangsa lain dengan meningkatkan kesadaran, nasionalisme, dan mengutamakan Ketuhanan YME.

Ia menegaskan, bangsa Indonesia harus betul-betul menyadari betapa pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan melestarikan Pancasila.

"Pancasila tidak cukup hanya sekadar menjadi slogan yang disampaikan secara verbal oleh para elite tapi harus bisa menjadi menjadi bentuk nyata yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia," katanya.

Menurut dia, bangsa Indonesia juga tidak boleh cukup bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen, tapi realitasnya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup miskin dan bahkan menjadi gelandangan.

Sementara itu, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan menegakkan dan melestarikan Pancasila tidak cukup hanya melalui orasi secara verbal tapi harus terefleksi dalam sikap dan perilaku para pemimpin.

"Saat ini nilai-nilai Pancasila yang tumbuh di tengah bangsa Indonesia sudah bergeser jauh," kata Hasyim Muzadi.

Menurut Hasyim, melalui amandemen UUD 1945 berarti "kita" sudah menggeser nilai-nilai Pancasila dari tengah kehidupan bangsa Indonesia.

Ia mencontohkan, sistem perekonomian Indonesia yang sebelumnya mengutamakan kerakyatan dan gotong-royong bergeser menjadi ekonomi pasar bebas.

"Hal ini memberi dampak lebih banyak terjadi praktik transaksional," katanya.

Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA RI), Harry Tjan Silalahi, mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila meskipun diperingati setiap tahun tapi bangsa Indonesia masih terus menghadapi berbagai persoalan.

Menurut dia, GPP bertekad untuk menegakkan kembali Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia dari upaya kekuatan lain yang berusaha melemahkannya.

"Mari kita dorong Pancasila agar betul-betul hidup dan menyatu di tengah bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, sudah berkali-kali terbukti bangssa Indonesia dapat bersatu dan mewujudkan cita-citanya," katanya.

Memahami Pancasila, menurut dia, tidak bisa dinilai hanya satu demi satu silanya, tapi harus secara keseluruhan secara komprehensif.

Sumber : Antara

Sejarah Sang Saka Merah Putih

Bacaan Keluarga: Sejarah Indonesia : Sejarah Sang Saka Merah Putih

Perang - perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI

Sejarah Kemerdekaan : Perang - perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI

Judul :Sejarah Kemerdekaan : Perang - perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI. Label: Sejarah Indonesia, Sejarah Kemerdekaan .

Sejarah Kemerdekaan : Perang - perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI. Negara ini merdeka tidak gratis , perjalanan panjang dilalui dengan pengorbanan darah dan nyawa untuk menegakkan kemerdekaan demi kedaulatan sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa indonesia. 350th dijajah belanda , sama dengan negara ini diperbudak belanda selama 7 turunan ( 50th perturunan ) dan selama itu pula bangsa ini berjuang mengusir penjajah tersebut.

Namun , seringkali bangsa ini lupa sejarah sehingga sakit hati dan pengorbanan para pejuang bangsa dilupakan begitu saja , perjuangan menuntut permintaan "MAAF" ke belanda atas dosa-dosa mereka mandek dan mati suri. Yang ada malah sekarang bangsa ini dirampok habis-habisan oleh koruptor , untuk mengingatkan kembali perjuangan para leluhur kita maka tim bacaankeluarga.blogspot.com menyajikan artikel perang-perang besar kemerdekaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di SHARE atau LIKE ya :

Pertempuran surabaya 10 november 1945 ( surabaya ) 


Gencatan senjata tentara indonesia dengan pihak sekutu justru berbuntut ke insiden jembatan merah. Brigjen mallaby yang saat itu berpapasan dengan milisi indonesia terlibat baku tembak sebab kesalahpahaman semata dan menimbulkan kematian mallaby yang menyebabkan kemarahan tentara sekutu. Mayjen robert mansergh yang menggantikan mallaby lalu mengeluarkan ultimatum 10 november 1945 yang menghendaki pihak indonesia untuk menyerahkan semua persenjataan dan mengibarkan bendera putih. Tidak diindahkan, maka salah satu perang sangat destruktif di indonesiapun tidak terelakkan. inggris mengerahkan 30. 000 infanteri, sebanyak pesawat terbang, tank, dan kapal perang buat mengepung surabaya. Arek-arek surabaya tidak mengenal kata menyerah, dengan perlengkapan seadanya, mereka mengambil keputusan akan memberi perlawanan. 6. 000 rakyat indonesia tewas dan 200. 000 berikutnya mesti mengungsi. Peristiwa surabaya ini menjadi penyemangat bagi daerah lan dalam usaha mempertahanan kemerdekaan di lokasi lain.

Bandung lautan api ( bandung ) 

Ultimatum tentara sekutu pada tentara rakyat indonesia untuk meninggalkan kota bandung menyebabkan salah satu gerakan sangat spektakuler di histori perang indonesia ini. Sadar bahwa kemampuan senjata tidak lagi berimbang dan kekalahan telah tentu di depan mata, tri tidak rela bila sekutu memakai bandung menjadi pusat militer buat menginvasi lokasi yang lain. Menurut hasil musyawarah, sesuatu tindakan bumi hangus dipilih akan memastikan perihal ini tidak terjadi, walhasil 200. 000 penduduk bandung membakar tempat tinggal mereka mulai kurun waktu 7 jam dan berbarengan bergerak mengungsi ke lokasi selatan

Operasi trikora ( irian barat ) 

Operasi trikora digelar dengan satu tujuan utama yang simpel tetapi jelas dengan beraneka usaha : berencana, menyiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer buat menggabungkan irian barat dengan indonesia. Belanda yang keras kepala dan tidak mau menyerahkan irian barat pada indonesia mesti rasakan konsekuensi yang tidak mudah dari keputusannya tersebut. Berbekal persenjataan berat yang baru saja didapatkan dari uni soviet, sesuatu operasi militer besar-besaran dikerahkan ; terbesar yang sempat dikerjakan indonesia sepanjang sejarah

Serangan umum 1 maret 1949 ( yogyakarta ) 

Indonesia makin berani saat perlengkapan senjata dan koordinasi militernya yang masih muda awali tunjukkan potensi pertahanan yang cukup kuat. belanda yang di saat itu masih menjajal usaha invasi keduanya datang seolah tidak terbendung. tetapi, tni tidak tinggal diam. Sesuatu rencana serangan disusun untuk tunjukkan bahwa indonesia tidak sebatas mempunyai sesuatu kekuatan sesuatu negara berdaulat, namun juga eksistensi badan militer. Yogyakarta dipilih menjadi arena pembuktian, tak hanya menjadi ibu kota, yogyakarta saat itu juga memuat banyak wartawan asing yang signifikan untuk publisitas dan memperkenalkan indonesia. Serangan diawali waktu fajar, berlangsung mulai 6 jam, dan berhasil memukul mundur belanda.

Pertempuran laut aru ( maluku ) 

Tidak diragukan lagi, perang laut sangat dramatis yang sempat terjadi di indonesia adalah pertempuran laut Aru yang adalah bagian dari operasi trikora. Tiga kapal perang tempur indonesia yang ditugaskan lakukan operasi penyusupan, RI matjan tutul, RI matjan kumbang, dan RI harimau, mesti berhadapan dengan sesuatu takdir buruk.

Operasi yang seharusnya berjalan rahasia ini nyatanya terendus oleh pihak otoritas belanda, mereka kirim dua kapal type destroyer dan pesawat tempur untuk menenggelamkan ketiga kapal perang indonesia. Tetapi, dengan heroiknya, RI matjan tutul mengambil keputusan untuk maju dan mengalihkan perhatian musuh, berikan peluang pada dua kapal yang lain untuk melarikan diri. Komodor yos sudarso wafat didalam pertempuran ini.

Operasi dwikora ( malaysia )

Kekhawatiran soekarno bahwa malaysia dan kalimantan utara akan jadi kaki tangan kolonial membuat operasi dwikora dikerahkan. Malaysia yang saat itu ada di bawah wewenang kekuasaan inggris diberikan peluang untuk lakukan referendum dan memutuskan nasibnya sendiri. Tetapi, masyarakat malaysia waktu itu justru awali menghasilkan sikap anti-indonesia dan meludahi tanah air kita, soekarno yang marah mengambil keputusan untuk berperang. Sebuah pidato populer, ganyang malaysia, juga diproklamasikan waktu itu. Perang agen rahasia, sabotase, dan militer terbuka dikerahkan, indonesia mesti melawan tiga negara sekalian : malaysia, inggris, dan australia.

Perang gerilya soedirman 

Tidak ada masyarakat indonesia yang tidak mengenal sosok kharismatik, jenderal soedirman. Didalam keadaan kesehatan yang apalagi tidak sangat mungkin untuk bergerak sendiri, jenderal soedirman terus memimpin pergerakan dari atas tandu. Taktik utamanya yaitu dengan bergerilya, menyerang pasukan musuh, dan sesudah itu bersembunyi. Beliau adalah ahli perang yang mumpuni dan kerap berhasil menyerang pasukan belanda dan sekutu di titik-titik pertahanan yang berdampak signifikan. Sayangnya, beliau mesti kalah pada ketidakberdayaan melawan penyakit tuberkolosis yang makin kronis.

Perang ambarawa ( semarang )

Sekutu tidak pernah berhenti berulah. Kedatangan awal di semarang untuk semata mengurus tahanan perang jepang justru berbuntut jadi kekacauan. Rakyat marah saat lihat para tahanan yang sebagian besar adalah eks-tentara belanda tersebut justru dipersenjatai. Serangan dilancarkan oleh tentara keamanan rakyat yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu sehingga mereka terpaksa bertahan di kompleks gereja. Tanggal 12 desember 1945, kesatuan-kesatuan TKR datang untuk menyerang dan mengawali perang mulai 1, 5 jam. lewat kiat flanking, indonesia berhasil merebut ambarawa dan memukul mundur sekutu.

Puputan margarana ( bali ) 

Puputan adalah tindakan sangat patriotik yang ada didalam sejarah indonesia. Puputan adalah kebiasaan masyarakat bali akan memberikan perlawanan terhadap siapa pun agresor yang berani menyentuh tanah air sehingga titik darah penghabisan. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Salah satu perang puputan sangat dramatis adalah puputan margarana yang dipimpin oleh i gusti ngurah rai. Didalam usaha mempertahankan desa marga dari serangan nica, ngurah rai yang berhasil merampas senjata api dari tentara belanda berkomitmen buat mengobarkan perang perlawanan sehingga titik darah penghabisan. Tentara belanda yang pernah kewalahan dan kalah terpaksa menghendaki pertolongan bagi sebagian besar pasukannya di bali dengan mengirimkan pesawat pengebom dari makassar untuk membasmi perlawanan ini. 96 orang tewas, terhitung i gusti ngurah rai. dari pihak belanda ? lebih kurang 400 orang tewas.

Merenungi betapa bangsa ini dibangun dengan jiwa dan darah perjuangan maka sudah sepatutnya para generasi muda tidak mensia-siakan semua yang mereka korban bagi bangsa ini. Yuk , kita bangun bangsa ini dengan kegiatan kecil dan sederhana yaitu "Memperbaiki diri" baik itu ibadah maupun prilaku dan mari kita tularkan energy positif ke siapa saja untuk berterima kasih kepada leluhur bangsa ini dengan melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini.

Menyebarkan informasi ini adalah salah satu cara membangkitkan nasionalisme yang hampir menjadi barang mahal di negeri ini , yuk kita SHARE dan LIKE artikel Sejarah Kemerdekaan : Perang - perang besar di masa perjuangan kemerdekaan RI ini agar membangkitkan nasionalisme ke masyarakat indonesia yang lainnya.

Radio : Sejarah dan perkembangannya

Bacaan Keluarga: Radio : Sejarah dan perkembangannya

Sejarah Panjang Keberadaan Siaran Radio di Indonesia

RRI : Dari masa ke masa

Judul :RRI : Dari masa ke masa. Label: Radio, RRI, Sejarah Indonesia .

Sejarah Radio Republik Indonesia.
Melalui situsnya dijelaskan bahwa RRI atau Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota.  Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.

Penghapusan Departemen Penerangan oleh Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan government owned radio ke arah Public Service Boradcasting dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2000 yang ditandatangani Presiden RI tanggal 7 Juni 2000. Saat ini RRI memiliki 52 stasiun penyiaran dan stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke Luar Negeri dengan didukung oleh 8500 karyawan. Kecuali di Jakarta, RRI di daerah hampir seluruhnya menyelenggarakan siaran dalam 3 program yaitu Programa daerah yang melayani segmen masyarakat yang luas sampai pedesaan, Programa Kota (Pro II) yang melayani masyarakat di perkotaan dan Programa III (Pro III) yang menyajikan Berita dan Informasi (News Chanel) kepada masyarakat luas.



Di Stasiun Cabang Utama Jakarta terdapat 6 programa yaitu programa I untuk pendengar di Propinsi DKI Jakarta Usia Dewasa, Programa II untuk segment pendengar remaja dan pemuda di Jakarta, Programa III khusus berita dan Informasi, Programa IV Kebudayaan, Programa V untuk saluran Pendidikan dan Programa VI Musik Klasik dan Bahasa Asing. Sedangkan "Suara Indonesia" (Voice of Indonesia) menyelenggarakan siaran dalam 10 bahasa.

Sejarah Awal RRI

Siaran radio yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama Nederlands Indie - Hindia Belanda), ialah Bataviase Radio Vereniging (BRV) di Batavia (Jakarta Tempo dulu), yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925, jadi lima tahun setelah di Amerika Serikat, tiga tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet.
Stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda dahulu mempunyai status swasta. Karena sejak adanya BRV tadi, maka muncullah badan-badan radiosiarn lainnya Nederlandsch Indische Radio Omroep Masstchapyj (NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan, Solossche Radio Vereniging (SRV) di Solo, Mataramse Verniging Voor Radio Omroep (MAVRO) di Yogjakarta, Verniging Oosterse Radio Luisteraars (VORO) di Bandung, Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chineese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep (EMRO) di Madiun dan Radio Semarang di Semarang.

Di Medan, selain NIROM, juga terdapat radio swasta Meyers Omroep Voor Allen (MOVA), yang di usahakan oleh tuan Meyers, dan Algeemene Vereniging Radio Omroep Medan (AVROM). Di antara sekian banyak badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar dan terlengkap, oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.

Perkembangan NIROM yang pesat itu disebabkan pula keuntungannya yang besar dalam bidang keuangan yakni dari "pajak radio". Semakin banyak pesawat radio dikalangan masyarakat, semakin banyak uang yang diterima oleh NIROM. Dengan demikian, NIROM dapat meningkatkan daya pancarnya, mengadakan stasiun-stasiun relay, mengadakan sambungan telepon khusus dengan kota-kota besar, dll.

Pada waktu itu terdapat saluran telepon khusus antara Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Yogykarta, Magelang, Surabaya, Tangerang, Depok, Bekasi, Malang yang jumlahnya kira-kira 1,2 juta meter saluran telepon untuk memberi modulasi kepada pemancar-pemancar di kota-kota itu. Dengan Demikian NIROM dapat mengadakan siaran sentral dari Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta ataupun Solo. Hal itu beda sekali dengan badan-badan radio siaran lainnya yang berbentuk perkumpulan swasta, terutama yang diusahakan bangsa pribumi, yang hidupnya dari iuran para anggota.

Munculnya perkumpulan-perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia disebabkan kenyataan, bahwa NIROM memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda itu lebih bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya penjajahan di Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintah penjajahan Belanda menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908, lebih-lebih setelah tahun 1928.

Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah Solosche Radio Vereniging (SRV) yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Dalam hubungan dengan itu patut di catat nama Mangkunegoro VII seorang bangsawan Solo dan seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo yang berhasil mewujudkan SRV itu.

Sejak tahun 1933 itulah berdirinya badan-badan radio siaran lainnya, usaha bangsa Indonesia di berbagai kota besar seperti disebutkan di atas, berdirinya SRV, MARVO, VORL, CIRVO, EMRO, dan Radio Semarang itu pada mulanya dibantu oleh NIROM,oleh karena NIROM mendapat bahan siaran yang bersifat ketimuran dari berbagai perkumpulan tadi. Tetapi kemudian ternyata NIROM merasa khawatir perkumpulan-perkumpulan radio ketimuran tadi membahayakan baginya.

Pada tahun 1936 terbetik berita, bahwa mulai tahun 1937 "Siaran Ketimuran seluruhnya akan dikuasai oleh NIROM sendiri". Ini berarti bahwa mulai tahun 1937 subsidi dari NIROM akan dicabut, setidk-tidaknya akan dikurangi, karena NIROM tidak akan lagi merelay siaran-siaran radio milik pribumi, setidak-tidaknya kalau terpaksa merelay hanya sedikit sekali. Seperti diketahui subsidi NIROM itu semula diberikan berdasarkan perhitungan jam-merelay.

Berita itu cukup menggemparkan orang-orang radio di luar NIROM, karena pencabutan subsidi itu akan melemahkan badan-badan radio siaran bersangkutan. Memang adalah maksud NIROM yang bersandarkan kekuatan penjajahan itu untuk mematikan perkumpulan-perkumpulan radio siaran ketimuran.

Pada tanggal 29 Maret 1937 atas usaha anggota Volksraad M.Sutarjo Kartokusumo dan seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo diselenggaraka suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah : VORO (Jakarta), VORL (Bandung), MAVRO (Yogyakarta), SRV (Solo) dan CIRCO (Surabaya), pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama : PERIKATAN PERKUMPULAN RADIO KETIMURAN (PPRK) sebagai ketuanya adalah : Sutarjo Kartohadikusumo.

Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat "Sociaal kultureel" semata-mata memajukan keseniaan dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia, rohani dan jasmani.
Pada tanggal 7 Mei 1937 atas usaha PPRK diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama, bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran, NIROM menyelenggarakan segi tehniknya.

Sejak itu PPRK berusaha keras agar PPRK dapat menyelenggarakan sendiri sepenuhnya tanpa bantuan dari NIROM.Disebabkan situasi semakin panas oleh api perang di Eropa yang menyebabkan Negeri Belanda dalam keadaan sulit yang membutuhkan bantuan rakyat jajahannya, maka pemerintah Hindia Belanda menjadi agak lunak.

Seperti diketahui, tanggal 1 September 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler menyerbu Polandia yang menyebabkan timbulnya perang dunia II, dan kemudian pada tahun 1940 Jerman menduduki Denmark, Norwegia, Belgia dan Negeri Belanda. Pada tanggal 1 November 1940 tercapailah tujuan PPRK yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK.

Sejarah RRI pada Masa Penjajahan Belanda
Jika kita membuka-buka lembaran sejarah radio Indonesia maka akan nampak bahwa adanya radio untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1920an adalah untuk kepentingan penjajah Belanda.
Hubungan yang cepat antara negeri Belanda dengan daerah-daerah jajahannya seperti Hindia Belanda sangat diperlukan terutama untuk menyampaikan peraturan dan undang-undang serta berita-berita penting. Keperluan itu lebih mendesak lagi ketika pecah perang dunia pertama.

Perang Dunia I (1914-1918) memberi pengalaman kepada negeri Belanda. Ketegangan hubungan melalui telegraf laut antara negeri Belanda dan Indonesia dari saluran Inggris, yang terlibat dalam peperangan,sangat menyulitkan Belanda.Hubunga Indonesia Belanda pada waktu itu melalui saluran telegraf laut,yaitu London-Aden.

Sesudah perang Dunia 1 berakhir, Belanda mencari hubugan langsung dengan Indonesia, antara lain melalui udara atau radio telegrafi.Belanda berhasil mendirikan pemencar radio telegrafi di negeri Belanda,yang kemudian dititngkatkan menjadi hubungan radio telefoni.Seteleh itu berkembenglah apa yang dinamakan dengan "radio amatir" di Indonesia,terutama sekali di lingkungan golongan peminat teknik radio yang sebagian besar adalah orang-orang Belenda.Tenaga-tenaga radio amatir ini banyak dibantu oleh pegawai teknik PTT.Merka membuat alat pemancar dan alat penerima sendiri sehingga dapat megadakan hubungan dengan radio amatir di negara-negara lain yang pada waktu itu sudah cukup banyak.

Dengan maksud untuk mengobarkan kesadaran radio dikalanga masyarakat,pemerintah Belanda memberi kesempatan kepada mereka yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk membuat pemencar dan penerima siaran radio sendiri. Pihak PTT bagian teknik radio memberikan bantuan teknik seperlunya.Perkumpulan-perkumpulan radio dibentuk dan dapat mengadakan hubungan satu sama lain. Lambat laun timbul hasrat untuk menyelenggarakan siaran radio dengan programnya.

Lahirlah perkumpulan siaran radio pertama Indonesia pada tanggal 16 Juni 1925 di Jakarta,dengan nama "Bata viase Radio Vereniging" disingkat BRV yang menurut aktenya didirikan untuk waktu 29 tahun.
BRV didukung oleh wartawan dan pengusaha Belenda ; dengan demikian sedikit banyak ada tujuan komersil dalam siaranya, berupa propaganda perusahaan dan perdagangan.Sudah tentu siaran radio yang pertama lahir di Indonesia ini menggunakan Bahasa Belanda dan tempat siaranya di salah satu ruangan Hotel des Indes yang terletak disudut Harmoni.

Sejarah RRI - NEDERLANDS INDISCHE RADIO OMROEP (NIROM)
Dengan berkembangnya siaran radio yang dipelopori BRV, pemerintah Hindia Belanda menganggap sudah waktuny untuk mengadakan peraturan-peraturan tentang penyiaran radio (radio omroep).
Pada tahun 1934 diresmikan apa yang disebut "Radiowet" (Undang-undang Radio).Dengan lahirnya Radiowet diresmikan pula perkumpulan radio yang di beri nama "Nederlands Indische Radio Omroep atau NIROM.

NIROM dapat lisensi dari pemerintah India Belanda untuk menyelenggarakan siaran radio dengan program yang lengkap. Kepada NIROM diberikan hak untuk menerima apa yang disebut "iyuran pendengar" (Luister bijdrage),sebesar & 1.50 sebulan untuk setiao pesawat radio. sementara itu kota-kota besar di Pulau Jawa seperti di Bandung,Cirebon,Tegal,Pekalongan,Semarang,Sala,Yogyakarta,Magelang,Surabaya dan Malang di dirikan stasiun-stasiun relay.PTT menyediakan pula saluran telpon khusus untk menghubungkan pemancar NIROM pusat dengan studio-studio tersebut yang disebut NIROM lijen.NIROM dapat mengadakan siaran-siaran sentral dari salah satu tempat yang dilalui NIROM Lijin.

Dengan fasilitas-fasilitas tersebut maka NIROM sebenarnya adalah sebuah badan setengah resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun pertama programa siaran NIROM dititik beratkan kepada siaran bahasa Belanda,kemudian di perluas dengan programa "ketimuran" yang ditujukan kepada pendengar-pendengar bahasa Indonesia.Dengan pembayaran yang besar,NIROM dapat menarik orkes dan penyanyi terbaik.Melalui siaran-siaran yang di selingi dengan bermacam-macam pidato,uraian dan ceramah, NIROM menyebarkan doktrin-doktrin dari "etische politiek" pemerintah kolonial untuk mengimbangi makin meningkatnya pergerakan kebangsaan di Indonsia.

Sejak bangkit dan semakinya pergerakan kebangsaan dengan lahirnya "Sumpah Pemuda" tanggal 28 Oktober 1928,pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pergerakan kebangsaan itu sangat membahayakan kekuasaan kolonialnya dan karna itu harus dihancurkan. Sementara itu di samping NIROM lahirlah perkumpulan-perkumpulan siaran radio yang suudah mulai dengan memperhatikan mutu acara. Hal ini merupakan tantangan bagi NIROM.

Dengan pecahnya perang DUNIA II dan didudukinya negeri Belanda oleh Jerman pada tahun 1940,pemerintah Hindia Belanda mengubah poitiknya di Indonesia, dengan cara memberikan konsensi politik.Tindakan ini tercermin juga dalam siaran-siaran NIROM pada tahun 1940.Politik pendekatan terhadap rakyat Indonesia itu lebih ditingkatkan setelah pecahnya perang pasifik dan tentara Jepang sudah mendekati Indonesia pada awal tahun 1942.

Sejarah RRI - BANGKITNYA RADIO KEBANGSAAN
Dengan progrma-prograna siaran yang baik dan penyelenggaraan acara siaran yang menarik,NIROM berhasil "mengalihkan" perhatian masyarakat dari masalah-masalah politik, dan politik golongan pemimpin yang juga senang kesenian dan kebudayaan,untuk lebih banyak bergerak di bidang tersebut.
Tidaklah mengherankan jika dalam waktu singkat muncullah perkumpulan-perkumpulan siaran radio Bahasa Indonesia,yang tujuan utamanya menyiarkan kesenian dan kebudayaan Indonesia.

Berturut-turut lahirlah SRV (Solosche Radio Vereniging) di kota Solo pada tahun 1933,VORO(Vereniging Oostersche Radio Omroep) di Jakarta pada tahun 1934 kemudian VORL (Vereniging Oostersche Radio Luistraas) di Bandung,CIRVO (Chinesse en Intreemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Jawa)di Surabaya.EMRO (Eerste Madioense Radio Omroep) di Madiun dan MAVRO (Mataramse Vereneging Voor Radio Omroep) di Yogyakarta.Dan pada tahun itu pula di Solo muncul lagi sebuah perkumpulan siaran dengan nama SRI singkatan dari Siaran Radio Indonesia,sedang pada tahun 1936 di Semarang berdiri Radio Semarang.

Jika awal kelahirannya,siaran-siaran radio bangsa Indonesia itu masih menggunakan istilah "ketimuran" untuk "Indonesia",maka SRI di Solo sudah terang-terangan mencantumkan perkataan "Indonesia" pada namanya. Bagaimana pergerakan kebangsaan tak dapat di bendung.Perlahal-lahan masuklah unsur politik dalam siaran-siaran radio ketimuran.

Pada tanggal 28 Maret 1937,wakil-wakil dari VORO(Jakarta) VORL(Bandung)  MAVRO(Jogjakarta), SRV (Surakarta) dan CIVRO (Surabaya) di bawah pimpinan Soetarjo Karto Hadi Koesumo,mengambil keputusan untuk mendirikan "Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK).

Usul PPRK disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pertemuan di Jakarta tanggal 7 Mei 1937,yang dirumuskan dalam bahasa Belanda sebagai berikut : "Ggrondlagen Voor Een regeling tot deelname door de federasi PPRK aanden Oostersen Omroep in Nederlands-Indie over de Nirom zenders".artinya : Dasar-dasar bagi peraturan ikut sertanya federasi PPRK dalam penyelenggaraan siaran ketimuran di Hindia Belenda melalui pemancar-pemancar Nirom.

Dalam kenyataanya,PPRK masih harus berjuang tiga tahun lebih sebelum persetujuan tersebut dapat direalisasikan.Pada tanggal 16 Agustus Soetarjo Karto Hadi Koesumo bersama pemimpin-pemimpin dalam pergerakan Volksraad,mengajukan mosi dan mosi tersebut disetujui.

Dengan demikian,pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan persetujuan 7 Mei 1937.Namun masih diperlukan waktu dua tahun,sebelum pemerintah Hindia Belanda menetapkan dengan surst keputusan tanggal 30 Juni 1940,agar siaran ketimuran diserahakan kepada NIROM,Siaran PPRK yang pertama melalui pemancar NIROM,diudarakan tanggal 1 November 1940.
SOLOSCHE RADIO VERENIGING (SRV)

Secara resmi SRV didirikan tanggal 1 April 1933.Dengan demikian,SRV lebih dulu mengudara dari pada NIROM.Sebeum SRV didirikan,di Solo sudah ada pemancar radio yang dihadiahkan oleh SP.Mangkunegara VII kepada perkumpulan kesenian "Javaansche Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran",untuk menyiarkan klenengan ketoprak dan wayang orang. Kekuatan pemancaranya tidak besar,hanya dapat didengar sekitar Solo saja.Sedang jumlah pesawat radio hanya sekitar 20 buah.

Menyadari pentingnya kesenian Jawa untuk dikembangkan,maka atas prakarsa Ir.Sarsito diusahakan pemancar yang lebih kuat dan dibentuk perkumpulan khusus untuk penyiaran radio. Maka lahirlah SRV tanggal 1 April 1933. Siarannya selain di daerah Jawa, dapat di tangkap di daerah Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

SRV berkembang dan membentuk beberapa kring diberbagai kota di Jawa yang akhirnya menjelma menjadi perkumpulan radio tersendiri. Sementara itu tahun 1934 berdirilah VORO (Vereniging Voor Oostersche Radio Omroep) di Jakarta,

Sejarah RRI - Masa Penjajahan Jepang
Dalam peperangan di Asia dan Pasifik, Jepang sebagai sekutunya Nazi Jerman dan Italia di Eropa, mengadakan ekspansi ke arah selatan. Pada bulan 1 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang, tepat pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Belanda dengan seluruh angkatan perangnya menyatakan menyerah kalah di Bandung kepada balatentara Jepang.

Sejak tanggal itu dibekas kawasan Hindia Belanda dulu berlaku pemerintahan militer Jepang atas nama resminya waktu itu Dai Nippon. Sebagai konsekuensinya, segalanya menurut kehendak tentara pendudukan. Demikain pula radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dimatikan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hoso Kanri Kyoku, yang merupakan pusat radio siaran dan berkedudukan di Jakarta. Cabang-cabangnya yang dinamakan Hoso Kyoku terdapat di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya dan Malang.

Di samping stasiun siaran tadi, setiap Hoso Kyoku mempunyai cabang kantor bernama Shodanso yang terdapat di kabupaten-kabupaten. Kantor ini mempersatukan semua bengkel atau service radio setempat, sehingga semua reparasi pesawat radio langsung di bawah pengawasan balatentara.Semua pesawat disegel, sehingga rakyat tidak bisa mendengarkan radio siaran luar negeri kecuali ke 8 Hoso Kyoku di Jawa tadi.
Dalam pemerintahan militer sudah tentu semua radio siaran diarahkan kepada kepentingan militer Jepang semata-mata. Tapi satu hal yang penting dicatat, ialah bahwa selama kependudukan Jepang itu, kebudayaan dan kesenian mendapat kemajuan yang pesat. Pada saat itu rakyat mendapat kesempatan banyak untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian, jauh lebih dibandingkan dengan zaman penjajahan Belanda. Kesempatan ini menyebabkan pula munculnya seniman-seniman pencipta lagu-lagu Indonesia baru.
Radio Sebagai Alat Perang Urat Syaraf

Dengam maklumat resmi Tenno Heika tanggal 8 Desember 1941 perang pasifik mulai berkobar dan Jepang menggunakan siaran radio sebagai alat psywar atau perang urat syaraf terhadap negara-negara Asia yang hendak dikuasainya. Semboyan mereka adalah untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia yang masi dijajag dan selanjutya untuk bersama-sama membangun Asia Timur Raya yang makmur.

Radio Tokyo setiap malam melancarkan siaran propaganda yang sangat mengena. Beberapa bulan sebelumnya tentara Jepang mendarat di Indonesia setiap malam sekitar pukul 22.00 di rumah-rumah orang Indonesia yang mempunyai pesawat radio, berkerumun orang untuk mengikuti siaran Radio Tokyo.
Dengan komentar-komentarnya yang sangat tepat, penyiarnya dapat menciptakan suarana Indonesia merdeka dilingkungan pendengarnya, seolah-olah kedatangan tentara Jepang di Indonesia sangat dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia.

Lebih-lebih setelah Philipina, Indonesia Malaya dalam waktu singkat dapat dikuasai Jepang, setiap orang Indonesia sudah mulai siap-siap menyambut tentara pembebasan Jepang. Begitu besar pengaruh siaran radio yang melancarkan propaganda menjelang pendaratan tentara Jepang di Indonesia pada awal bulan 1 Maret 1942 sehingga tentara Hindia Belanda sebenarnya sudah kalah sebelun bertempur dengan tentara Jepang.
Perang urat syaraf itu makin mengenai sasarannya karena disusul dengan kenyataan-kenyataan dalam perang yang sebenarnya dan disaksikan oleh rakyat Indonesia. Kenyataan tersebut diawali dengan tibanya tentara Jepang di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 10 Januari 1942 dan Komandan Belanda di Pulau itu menyerahkan diri pada tanggal 13 Januari 1942. Seminggu kemudian Balikpapan yang merupakan sumber minyak berhasil diduduki pula oleh Jepang, dan berturut-turut jatuh ke tangan Jepang kota-kota Pontianak, Martapura kemudian Banjarmasin.

Dalam gerakannya ke selatan Jepang pada tanggal 14 Februari 1942 menerjunkan pasukan payungnya di Palembang dan dua hari kemudian Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dengan jatuhnya Palembang maka terbukalah pulau Jawa bagi tentara Jepang.

Dalam menghadapi ofensif Jepang tersebut, pihak sekutu membentuk suatu komando yang disebut ABDACOM (American British Dutch Australian Command), sedangkan pada akhir Februari 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda Van Starkenborgh Stachower pindah dari Batavia ke Bandung.
Untuk merebut pulau Jawa Jepang menggunakan tentara ke-16 yang dipimpin oleh Lentnan Jenderal Hitosyi Imamura. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentaranya berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yakni di Teluk Banten, di Eretan Wetan dekat Indramayu Jawa Barat, dan Kragan dekat Rembang Jawa Tengah. Pasukan yang mendarat di Banten berhasil menduduki ibukota Batavia pada tangal 5 Maret 1942, dan pada hari itu juga Buitenzorg' (Bogor) dapat direbut dan kemudian bergerak ke Bandung. Sementara itu Pasukan yang mendarat di Eretan langsung menduduki Subang dan merebut lapangan terbang Kalijati.

Dari gerakan dua arah ini tentara Jepang menuju ke pusat pemerintahan dan Komando Tentara Hindia Belanda di Bandung dengan gerakan kilat, sehingga dalam waktu satu minggu saja seluruh Angkatan Perang Serikat di Indonesia diwakili oleh Letnan Jendral Ter Poorten menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. peristiwa itu terjadi setelah diadakan perundingan di Kalijati pada tanggal 7 Maret 1942 antara Letnan Jendral Imamura beserta staf dan Gubernur Jendral Tjarda dan Letnan Jendral Ter Poorten bersama stafnya pula.

Mengenai penyerahan tanpa syarat itu Jendral Ter Poorten diperintahkan untuk mengumumkannya sendiri kepada pasukan-pasukannya melalui radio, yang ternyata kemudian dibacakan oleh Kepala Staf. Maka sejak tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi di tegakkan kekuasaan Kemaharajaan Jepang.

Sejarah RRI - Babak Baru Dalam Penyiaran Radio di Indonesia
Kekalahan Jepang terhadap sekutu sudah diperhitungkan oleh pemimpin-pemimpin dan angkatan muda Indonesia yang selalu mendengarkan radio luar negeri sejak akhir bulan Juli 1945. Lebih-lebih setelah BBC London pada tanggal 26 Juli 1945 menyiarkan Ultimatum tentara sekutu yang pertama supaya Jepang menyerah. Ultimatum tersebut di ulangi pada tanggal 11 Agustus 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Baru pada tanggal 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan secara pasti pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat oleh Tenno Heika, tetapi pemerintah Jepang di Jakarta masih menutup-nutupi peristiwa menyerahnya Jepang tersebut. Betapa pun peristiwa itu ditutup-tutupi, dari tingkah laku dan wajah orang-orang Jepang nampak sekali perubahannya. Dikalangan radio, orang-orang Jepang menjadi curiga terhadap orang-orang Indonesia dan menyensor lebih keras naskah-naskah dan bahan-bahan siaran yang hendak di siarkan di tiap-tiap Hoso Kyoko(stasiun radio Jepang). Akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka atas perintah Hoso Kanri Kyoku, pada tanggal 19 Agustus 1945 semua Hoso Kyoku dihentikan kegiatannya. Selamanya berkuasanya pemerinta militer Jepang di Indonesia boleh dikatakan merupakan babak baru bagi penyiaran radio di Indonesia.

Babak baru ini ditandai dengan beberapa hal : a. Terpusatnya radio dalam 1 tantangan yaitu tangan penguasa dengan suara resmi pemerintah. Di luar radio pemerintah tidak ada radio lain. Radio amatirpun tidak di perbolehkan. b. Dititik-beratkan siaran radio kepada usaha perang;tegasnya sebagai alat untuk memenangkan perang. c. Diharuskannya rakyat untuk hanya mendengarkan siaran-siaran radio pemerintah. untuk itu, semua pesawat radio disegel gelombang pendeknya. d. Dilarangnya penyiaran lagu-lagu barat dan penggunaan bahasa asing dalam penyiaran dalam negeri.

Memang di dalam babak baru ini terdapat segi-segi negatif dan positifnya. Di antara segi-segi negatifnya ialah tidak adanya kebebasan pemilik radio untuk mendengarkan siaran yang diinginkannya. Sebaliknya adanya sistem radio umum, bagi masyarakat merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan keterangan dan penerangan tentang keadaan negara dan perkembangan situasi perang, sekalipun dari satu pihak. Di antara segi-segi positifnya kita catat bahwa larangan penyiaran musik dan lagu-lagu barat dan penggunaan bahasa asing, mendorong para penyelenggara siaran dan seniman musik untuk memproduksi musik dan lagu-lagu Indonesia sebanyak-banyaknya di samping mendorong peningkatan penggunaan bahasa Indonesia.

Harus diakui , selama 3 setengah tahun, Jepang telah memperkaya perbendaraan musik Indonesia dengan ratusan lagu Indonesia baru yang sebagian masih merupakan lagu yang populer hingga sekarang. Segi positif lainnya ialah, semangat kebangsaan yang dikobar-kobarkan oleh siaran radio. Sekalipun pidato-pidato dan komentar radio di tujukan kepada musuh-musuh Jepang ( Amerika, Inggris dan Belanda ) siaran-siaran anti Imperialis-Kolonialis itu telah membangkitkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Khusus bagi Angkatan Muda, semangat tersebut berkembang dengan hangatnya, menjadi semangat rela berkorban jiwa dan raga untuk membela tanah air dan bangsanya. Pada hakikatnya, siaran radio dimasa pendudukan Jepang telah mempersiapkan rakyat Indonesia dan mendorong matangkan Angkatan Mudanya yang memasuki pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Akibat disegelnya semua gelombang pada pesawat-pesawat radio milik umum oleh penguasa Jepang, maka berita mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui agar terlambat oleh masyarakat Indonesia.

Namun berkat keberaniaan para pejuang kita yang melakukan gerakan di bawah tanah dan selalu mengikuti perkembangan perang Pasifik melalui siaran-siaran luar negeri. Kemudian diketahuilah secara pasti bahwa Jepang telah kalh dalam Dai Toa Senso ( Perang Asia Timur Raya ) dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita inilah yang mendorong angkatan muda Indonesia mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada esok harinya tanggal 19 Agustus 1945, sedangkan kedua pemimpin tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ketua dan wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kedua pemimpin tersebut tetap hendak membawa persoalan itu kedalam sidang PPKI yang sudah dijadwalkan untuk diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Akibat adanya pendapat antar golongan tua dan golongan muda ini telah menimbulkan suatu drama yang dikanal sebagai " peristiwa rengasdengklok ". Ketegangan suasana selama dua hari antara tanggal 15 dan 17 Agustus 1945 ini terasa sekali diJakarta dan sekitarnya, tidak terkecuali orang-orang radio bagi penyiaran proklamasi kemerdekaan, apabila saatnya tiba nanti.

Sejarah RRI - Masa Revolusi Fisik (1945 - 1950)
1. Pengambil alihan penguasaan RRI
Pada tanggal 13 September 1945, Maladi mengadakan pertempuran dengan pemimin-pemimpin Bagian Solo HOSO Kyoku untuk menyampaikan keputusan-keputusan rapat 11 September di Jakarta. Kemudian Kepala Hoso Kyoku,Yasaki dam Kepala Siaran Yamamoto di beri tahukan hasil komperensi radio di Jakarta, kecuali mengenai penyerahan pemancar yang masih di rahasiakan mereka tidak keberatan diadakannya pertemuan dengan semua pegawai radio untuk mendengar keterangan-keterangan Maladi tentang berdirinya Radiio Republik Indonesia.

Juga pengibaran sang merah putih di studio pada pertemuan itu mereka setujui. Pada pertemuan 15 September di studio, orang - orang Jepang tidak hadir. Semua pegawai Solo Hoso Kyoku termasuk tenaga- tenaga karawitan dan musik menyatakan sumpah stia sebagai pegawai Radio Republik Surakarta. Niatan Tersebut di lakukan secara tertulis dalm satu daftar kolektif di sertai tanda tangan masing- masing.
Semetara itu RRI Surakata mendapat undangan dari pimpinan Kantor Berita Nasional Antara untuk menghadiri pertemuan di Bandung yang di selenggarakan pada tanggal 19 September 1945.Pertemuan tersebut membicarakan pembentukan kantor kantor cabang Antara di daerah- daerah,( Kantor pusatnya sudah berdiri kembali sejak 3 September 1945).

Dari RRI Surakarta di utus Pujoartono dari bagian teknik. Sekitar tanggal 19 September kota Solo diramaikan dengan berita- berita bahwa tentara Belanda telah masuk Indonesia. Dimana -mana di adakan rapat-rapat oleh KNI daerah, DKR, Organisasi kelaskaran dan Angkatan Muda Indoesia (AMI) untuk membicrakan persiapan mengahdapi perang dengan Belanda.Menghadapi perang denagn Belanda.Waktu itu Maladi terpilih sebagi ketua AMI dan harus memimpin rapat-rapat AMI.

Kesempatan itu di pergunakan untuk membicarakan penguasan pemancar-pemancar Jepang ssecepat mungkin,agar siaran radio dapt di buka kembali. Dengan menunjukan kepada Yasaki dan Yamamoto suasana perang di kota itu,Maladi berhasil mendesak mereka untuk memulai lagi dengan siaran-siaran sejak tanggal 26 September. Mengenai penyerah pemancar-pemancar kepada RRI, orang-orang Jepang minta waktu, karena mereka harus inta izin dulu dari Jakarta. Sehari kemudian Kepala Siaran Solo Hoso Kyoku, Yamamoto memberi tahukan bahwa dari Jakarat ada perinatah untuk merelaynya siaran dari Jkarta pada jam 19.00.Siaran apa,mereka sendiri tidak tahu. Kemudian Maladi menghubungi Semarang untuk menayakan apakah juga menerima intruksi tersebut dari Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Soehrdai (RRI) yang akan berpidato adalah Van der Plas, bukannya PResiden Ri untuk itu di putuskan RRI Solo, Yogyakarta dan Semarang tidak akan merelay Jkarata pada jam 19.00, melaikan menyiapakn acara-acara RRI sendiri sampai jam 20.00. Soehardi (RRI Semarang) menjawab bahwa instruksi itu dari pihak Jepang dan kita tidak perlu mentaati perintah mereka kecuali jiak yang pidato Presiden Republik Indonesia. Pada jam 18.00 semau hadir di Studio untuk mengambil langkah-langkah seperlumya Pada jam 18.30 Mladai menerima telepon Soehardi dari Semarang, yang secara singkat memberitahu: jangan relay yang pidato Van de Plas - teruskan Soemadi.Yogyakarta segera dihubungi, dan pada jam 7 malam : 19.00 studio-studio tri tunggal Solo Yogyakarta dan Semarang menyiarkan acara- acara RRI sendiri samapi jam 20.00. Yamamoto yang juga hadir di studio di beritahu mengapa Solo tidak merelay Jakarta.

Mala itu juga Maladi membicarakan denaga Kepala Solo Hoso Kyoku Yasaki, supaya segera diadakan penyerahan atas semua pemancar dan alat-alat radio,karena bangsa Indonesia sudah harus berperang dengan Inggris, yang ternyata sudah menyelundupkan orang-orang Belanda. Apakah Yasaki sudah menerima instruksi dari okonagidari Jakarta atauukah melihat suasana perang di Solo, yang semakin meningkat, kurang jelas. Tetapi ia menyatakan bersedia menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Maladi. Ia meminta supaya penyerahan kekuasaan itu dilakukan dalam suatu upacara pada tanggal 1 Oktober 1945.
Bertempat di Kantor Solo Hoso Kyoku Balapan 199, Yasaki menandatangani naskah penyerahan kekuasaan atas Solo Hoso Kyoku dalam bahasa Jepang dan Indonesia tepat pada jam 10.00 pada tanggal 1 Oktober 1945.

Sebagai balas budi Yasaki, Yamamoto dan Kono ( Kepala Teknik ) diberitahu. Dengan penyerahaan kekuasaan oleh Yasaki kepada Maladi atas Solo Hoso Kyoku pada tanggal 10 Oktober 1945, maka bagian pertama dari program RRI di Surakarta telah terlaksana. Keselamatan mereka di Solo dan kemudian di tempat kosentrasi orang-orang Jepang di Baros Tampir akan di jamin.

Maladi berani memberi jaminan itu, karena menurut keputusan KNI Surakarta, pengangkutan orang-orang Jepang, dari Solo ke Baros Tampir diserahkan kepada AMI dengan pengawalan BKR. Perlu pula dicatat, bahwa pada hari-hari sekitar 1 Oktober Komandan Tentara Jepang di Surakarta menyerahkan senjata dan alat-alat perang Jepang pada KNI yang diwakilli oleh DJatikusumo. Beberapa waktu kemudian menyusul penyerahan gudang-gudang di seluruh keresidenan Surakarta, berisi bahan makanan, pakaian, kertas dan segala macam baranng lainnya yang dikuasai Jepang kepada KNI termasuk pula gedung untuk kantor dan hotel-hotel dan rumah-rumah yang dipakai oleh orang-orang Jepang.

Urusan gedung-gedung dan lain-lain tersebut juga diserahkan kepada AMI. Kedudukan AMI waktu itu sangat penting. Dalam pimpinan KNI Surakarta ketua AMI menjadi anggota, sehingga ketua AMI Surakarta selalu diikutsertakan dalam semua masalah yang bersangkutan dengan pemerintah di Surakarta, dan urusan orang-orang Jepang. Dalam kedudukan sebagai ketua AMI itu, Maladi tidak sulit untuk mengusahakan biaya-biaya untuk RRI Surakarta dari KNI. Dalam hubungan ini perlu disebut nama Dr. Kartono anggota pimpinan KNI, yang memberi bantuan besar terhadap RRI, sehingga seluruh kebutuhan biaya RRI d Surakarta sejak Oktober 1945 sampai ada keputusan Pemerintah Pusat tentang status RRI, dibayar oleh KNI / Pemerintah Surakarta sebagai pinzaman yang akan diperhitungkan dengan Pemerintah Pusat Tetapi itu tidak berarti bahwa RRI Surakarta ada di bawah pengawasan atau urusan Pemerintah Surakarta. RRI dalam segala hal tetap bertanggungjawab kepada RRI Pusat.

2. Persiapan menghadapi kemungkinan perang. 
Solo memilih kompleks Gunung Lawu sebagai basis radio gerilya, dan kota Tawang mangu sebagai pusatnya. Tawamangudi zaman Belanda maupun zaman Jepanng menjadi tempat peristi rahatan orang-orang kaya dari Solo, sehingga banyak rumah-rumah / bungalow dan villa yang baik. Dari Tawang manngu ada jalan menuju Sarangan di daerah Madiun yang dapat dilalui jeep Ke Selatan bannyak jalan menuju ke Wonogiri, sedang ke Utara menuju daerah Sragen. Dengan jalan- jalan tersebut Tawangmangu merupakan satu titik persaingan yang strategis dalam perang girilya.

Mulai dari Kerangpandan sampai Tawangmangu, yang panjangnya kurang lebih 15 km, jalannya terus menanjak dengan bulut bukit dan jurang-jurang diselah kiri dan kanan sehingga dengan pertahanan yang baik, musuh tidak dapat mudah mencapai Tawangmangu.

Setelah terbentuk tentara keamanan rakyat di Surakarta yaitu Divisi X Panembahan Senopati, maka Tawangmangu berada dalam daerah komando militer Batalion Lawu. Komandannya seorang Letnan Kolonel bernama Sastro yang kemudian dikenal sebagai Sastro Lawu. Pimpinan RRI Surakarta Maladi juga diangkat sebagai Komandan Batalyon Perhubungan (PHB) Divisi X dengan pangkat mayor, sehingga kenal baik dengan Letkol Sastro Lawu.

Atas bantuan RRI diberi 9 buah rumah villa bekas milik Belanda, semua terletak didesa Ombang-ombang di atas Tawangmangu. Selain 9 buah rumah tersebut, untuk keperluan RRI masih dapat disediakan beberapa rumah lain di Tawangmangu sendiri, Di sekitar lapangan olahraga (Sport Park).
Rumah yang terbesar segera disiapkan untuk studio darurat dan sebuah rumah lagi untuk gedung pemancar dan peralatan teknik radio. Rumah-rumah lainnya disediakan untuk para pegawai siaran dan teknik.
Dari PTT RRI mendapat bantuan saluran telepon khusus untuk modulasi pemancar yang dihubungkan oleh Stasiun Solo.

Setelah persiapan-persiapan tersebut dikerjakan,sebuah dari 3 pemancar Solo diangkut ke Tawangmangu, yaitu pemancar SRV lama, RCA. Sebuah pemancar SRV berasal dari PTT,tetapi di Solo,tetapi ditempatkan di luar studio. Yang tinggal distudio hanya pemancar kecil untuk siaran lokal. Persiapan-persiapan di Tawangmangu dapat diselesaikan dalam bulan Oktober,berkat bantuan Komandan Bataliyon Letkol Sastro Lawu.

Kompleks pemancar tersebut juga diberi pengawalan tentara, sehingga pegawai-pegawai teknik RRI, yang bertugas di Tawangmangu dapat bekerja dengan tentram dan aman. Seperti diramalkan, tentara Inggris tidak hanya mendaratkan pasukan-pasukannya di Jakarta, tetapi juga di Semarang dan Surabaya, kemudian di Medan,Padang dan Palembang. Bentrokan-bentrokan semakin meluas sehingga akhirnya timbul pertempuran-pertempuran di Bandung,Semarang dan Surabaya. Di Surabaya pertempuran-pertempuran terjadi 2 gelombang. Yang pertama antara tanggal 28-30 Oktober, dan yang kedua mencapai puncaknya pada tanggal 10 November.

Menjelang pertempuran pertama tanggal 28 Oktober Pemimpin Umum RRI Dr. Abdulrachman Saleh yang membawa surat dari Presiden Ri, datang di Surabaya Dari Solo didampingi oleh Soemardi dan Soedomomarto dari Yogyakarta serta Oetojo dan Soegito dari Solo. Maksudnya untuk mengeluarkan pemncar-pemancar radio yang besar-besar milik angkatan laut Jepang dari Surabaya Missi tersebut berhasil dengan dapat diangkutnya beberapa pemancar keluar kota tepat pada waktunya.

Tetapi rombongan Dr. Abdulrachman Saleh terpaksa menempuh route lain untuk kembali ke Solo berhubung adanya pertempuran-pertempuran yang meluas keseluruh kota. Pemancar-pemancar yang dikeluarkan dari Surabaya itu diangkut ke Kediri. Pemancar-pemancar tersebut sebuah di antaranya kemudian dipakai untuk siaran keluar negeri dari Kediri dengan "Stasion Call Radio International Indonesia" RRI yang dibiayai langsung oleh Perdana Mentri Sutan Syahrir.

Di Semarang pertemburan berkobar mulai tanggal 20 November, sampai tentara Inggris melakukan pemboman atas kota Semarang. Pemancar-pemancar dan alat-alat RRi dapat diangkut keluar, sebagian ke Pati, sebagian ke Pekalongan dan sebagian lagi ke Salatiga.

pasukan - pasukan Inggris dari Semarang juga bergerak sampai Magelang, tetapi terpaksa kembali karena gempuran - gempuran TKR dan Laskar - laskar rakyat di sepanjang jalan Magelang Ambarawa.
Studio - studio RRI Surakarta dan Yogyakarta tidak luput dari pemboman angkatan udara Inggris.
Surakatra pada tanggal 25 November, Yogyakarta pada tanggal 25 dan 27 November.
Studio RRI Surakarta dihujani dengan bom dan roket, tetapi hanya mengalami kerusakan ringan. sekalipun andaikata studio terkena tepat, siaran dari solo tidak akan terhenti karena distudio sudah tidak ada sebuah pemancar pun.

Dua buah pemancar besar sudah diamankan, sebuah di Tawangmangu dan sebuah lagi di Jebres, Solo, sedang pemancar kecil ada di ruang studio.

Sore harinya RRI Surakarta sudah berkumandang di udara dari studio darurat dirumah Darmosoegondo pasar Legi No. 7. Gedung siaran RRI Yogyakarta, bekas gedung Nilmij mengalami kerusakan yang agak berat akibat pemboman yang kedua kalinya tanggal 27 November. pada pemboman pertama tanggal 25 November sebagian besar dari bom - nom roket Inggris jatuh di alun - alun utara sebelah selatan gedung siaran RRI. Pemancar - pemancar RRI semua selamat dan kemudian di pindahkan ke Terban Taman. menurut perhitungan kaum politisi di Jakarta, RRI Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan lain - lainnya pasti mengalami malapetaka dan Radio Republik Indonesia menjadi badan penyiaran radio tanpa radio.
Pengalaman kita dengan tentara Inggris yang baru sebulan berada di Indonesia, lebih menebalkan keyakinan akan kebenaran perhitungan kita, bahwa peperangan yang lebih besar akan berkobar di Indonesia.

3. Siaran Luar Negeri RRI
Nama RRi sejak Pertempuran - pertempuran di Surabaya semakin meluas dikenal di seluruh Indonesia.
RRI semakin dicintai oleh rakyat, karena siaran - siarannya mereka rasakan menyuarakan isi hati nurani rakyat, menjabarkan keingin rakyat.

RRI mereka anggap menjuru bicarai rakyat yang sedang membela kemerdakaan menegakan kedaulatan, bertekad mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. sehidup semati dengan Republik Indonesia.
karena missi RRI kedalam negeri sudah semakin memadai, maka perlu diusahakan secepat mungkin agar suara RRI dapat didengar oleh Dunia. Dalam mengemban tugas ini, studio Jakarta terpaksa menyiarkan 2 macam suara, yang satu suara RRI dan yang lain suara sekutu resminya, tetapi sebenarnya suara belanda.
dan sampai kapan RRI Jakarta bisa bersuara, sudah dapat diramalkan, yaitu tidak akan lama. Pemancar - pemancar yang dipakai, berada dalam daerah kekuasaan tentara Inggris.

Orang - orang kita di Bandung juga menggunakan pemancar - pemancar besar dari PTT untuk siaran ke luar negri. tetapi tentara Inggris juga berada di Bandung dan pasti akan menguasai pemancar - pemancar tersebut. Sebagian dari pemancar - pemancar PTT itu dikeluarkan oleh pemuda -pemuda PTT dan kawan - kawan RRI bandung. Dr. Abdulrachman Saleh sendiri sudah membawa sebuah pemancar sendiri yang besar dari Bandung ke Yogyakarta, yang akan dipakai untuk siaran ke luar negeri. tenaga - tenaga siaran luar negeri dari Jakarta sudah berangkat ke Yogyakarta, antara lain Soeriodipoero.

Tetapi sampai akhir November 1945 pemancar di Yogyakarta dari Bandung itu masih belum siap.
Perdana Menteri Sutan Sjahril sendiri bersama Manteri penerangan telah menugaskan adanya siaran ke luar negeri dengan menggunakan pemancar - pemancar yang sudah dikeluarkan dari Surabaya ke Kediri, antara lain yang diusahakan Dr. Abdulrachman Saleh sewaktu akhir Oktober datang di Surabaya. tetapi sampai akhir November pemancar - pemancar di kediri itu belum juga siap.

Maka Dunia terpengaruh oleh propaganda Belanda, yang dengan leluasa dapat mengatakan, seolah - olah Republik Indonesia adalah bikinan Jepang atau Soekarno dan Hatta Collabolator Jepang atau di Indonesia tidak ada apa - apa dan kerusuhan - kerusuhan di timbulkan oleh kaum ekstrimis, dan lain sebagainya Belanda sangat takut kalau - kalau suara RRI sampai didengar di luar negeri. mereka berhasil memperdayakan sekutu untuk membom studio - studio Surakarta dan Yogyakarta dengan dalih bahwa RRI radio membantu radio pemberontak, yaitu radio BPRI ( Barisan pemberontakan Republik Indonesia ) radio nya Bung Tomo, yang katanya menghasut rakyat untuk merintangi pelaksanaan tugas tentara sekutu di Indonesia.

Maka Angkatan Udara Inggris dari Semarang digerakan untuk melakukan pemboman terhadap ke dua studio RRI tadi. pemboman Inggris tersebut lebih mendorong RRI Solo untuk menggunakan pemancar - pemancar RCA di tawamangun untuk siaran ke luar negeri.

Dengan gelombang pendek 30 meter pemancar yang berkekuatan 250 Watt itu pasti akan dapat didengar di Australia dan Asia. Dizaman SRV pemancar tersebut dengan gelombang 60 meter dapat didengar dengan baik di seluruh Indonesia. Masalahnya tinggal mencari tenaga, terutama yang menguasai bahasa Inggris.
Dalam bulan Desember 1945 Soeriodipuro datang ke Solo dari Jakarta untuk menyelenggarakan siaran luar negeri dari Yogyakarta dengan pemancar PTT dari Bandung. ternyata pemancar tersebut masih memerlukan beberapa bagian alat - alat sehingga belum siap. waktu diberi tahu tentang rencana siaran luar negeri dengan pemancar di Tawangmangu, ia sangat bersemangat. tentu masih di perlukan beberapa tenaga lagi untuk menyelenggarakan siaran luar negeri secara kontinu. sambil mendidik tenaga - tenaga siaran, Soeriodipuro mulai siaran dalam bahasa Inggris dari Solo dengan pemancar bergelombang 60 m.

Yang mendaftarkan diri pertama - tama adalah Susanti Soeriodipuro Kartohadikusumo, putri bekas ketua PPRK. dengan 2 orang, Soeriodipuro permulaan Januari 1946 mulai dengan siarannya. tenaga - tenaga sukarela lainnya datang, yaitu Dr. Solarko, seorang dokter gigi dan pelukis di Solo dan Oetomo Ramelan, adik Oetojo Ramelan.

Setelah siaran dalam bahasa Inggris dari RRI diketahui masyarakat, peminat - peminat lain datang untuk menawarkan bantuan tenaganya, tetapi masih memerlukan pengalaman. mereka adalah Rochmulyati, Winarsih, Winarti dan Mieke Saleh ( adik Popie Saleh yang kemudian menjadi istri perdana menteri Sutan Sjahril ).

Setelah latihan siaran luar negeri di Solo berjalan 2 bulan, dan persiapan di Tawangmangu selesai, Staf siaran luar negeri Soeriodipuro pindah ke Tawangmangu untuk menyelenggarakan siaran - siaran langsung dari Tawamangu, yang tentu lebih sempurna dari pada dari Solo dengan menggunakan saluran telepon untuk modulasi yang sering terganggu.

Dari Yogyakarta juga dapat di tarik 2 orang tenaga berpengalaman Budiman dan Hajii, yang dahulu juga menjadi penyiar siaran luar negeri Hoso Kyoku Jakarta.
Pada bulan Maret 1946 siaran luar negeri RRI dari Tawamangu dapat di mulai dengan Staf seluruhnya berjumlah kutang lebih 25 orang, termasuk keluarga Soeriodipuro dan lain - lain serta tenaga - tenaga teknik dan operator. Siaran luar negeri dari Tawamangu dapat berlangsung dengan baik, berkat bantuan yang besar dari Komandan Batalyon Letkol Sastro Lawu.

4. RRI menjadi Jawatan Radio
Wakil - wakil dari 8 studio RRI di Jawa berkumpul lagi untuk bermusyawarah pada tanggal 12 dan 13 Januari 1946. Konperensi radio kedua ini di adakan di Solo yang mendorong bahkan mengharuskan bermusyawarah ialah situasi negara dan keadaan studio - studio RRI.

Situasi Negara
Situasi Jakarta tidak memungkinkan Pemerintah RI berkedudukan di Jakarta. Tentara Inggris telah menguasai kota - kota Surabaya, Semarang dan Bandung dan 800 orang marinir Belanda telah mendarat di Jakarta.

Keadaan studio - studio RRI

• Jakarta : Dengan penetapan menteri Penerangan di masukkan kedalam Kementrian Peneranggan.
• Bandung : Bagian teknik dimasukkan kedalam PTT bagian siaran kedalam Jawatan Penerangan Propinsi Jawa Barat. Pimpinan Teknik di pegang oleh pegawai PTT Hardjopranoto sedang pimpinan siaran oleh Kepala Jawatan Penerangan Mr. Djumhana.
• Purwokerto : Semula menjadi bagian dari PTT tetapi kemudian memasikan kedalam Jawatan Penerangan setelah menerima pemancar dari Kementrian Penerangan melalui RRI Jakarta.
• Semarang : Mendapat biaya Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro, tetapi tidak di masukkan kedalam pemerintah Daerah. Setelah Semarang di kuasai oleh tentara Inggris dalam bulan November 1945, Pemancar - pemancar di singkirkan ke 3 tempat, Pekalongan, Pati dan Salatiga.
• Surakarta : Tidak mengalami perubahan status, sedang untuk pembiayaan siaran menerima pinzaman dari Pemerintah daerah Surakarta.
• Yogyakarta : Tidak mengalami perubahan status sedang untuk pembiayaan mendapat bantuan dari KNI Daerah berupa pajak radio.
• Surabaya : Tidak mengalami perobahan status, sedang untuk pembiayaan siaran menerima bantuan keuangan dari KNI daerah Surabaya. Setelah Surabaya dikuasai oleh tentara Inggris akhir November 1945 pemancar-pemancar disingkirkan ke 3 tempat : Mojokerto, Bondowoso, dan Madiun. Induk RRI di Jawa Timur berkedudukan di Mojokerto sedang satu bagian menyiarkan dari Bondowoso. Pemancar di Madiun diserahkan kepada Dewan Pemuda Republik Indonesia, yang kemudian mengadakan siaran sendiri dengan nama "Gelora Pemuda"
• Malang : Mendapat biaya dari PPT tetapi statusnya tidak berubah. 

Yang hadir dalam Konperensi adalah wakil-wakil dari 8 studio RRI,dan Dr.Abdulrachman sendiri, yang sejak bulan November 1945 bertempat tinggal di Yogyakarta,diperbantukan kepada markas Besar Tentara untuk mempersiapkan pembentukan Angkatan Uadar RI. Selain itu juga Mr. Ali Sastroamidjojo, yang mewakili Menteri Penerangan Moh. Natsir. Acara tunggal dalam Konperensi ialah menetapkan status RRI. Kepada Pemerintah diminta keputesan apakah berdiri di luar Pemerintah atau di dalam atau sebagai Badan Penyiara Radio Semi Pemerintahan. Atas nama Maenteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, menjelaskan, bahwa radio dianggap stu alat yang vital untuk dipakai sebagai corong Pemerintah. Oleh karena itu RRI harus menjadi satu Jawatan Pemerintah. mengenal tempatnya belum diputuskan, karena ada 2 kementerian yang menginginkan kementerian yaitu Kemnterian Penerangan dan Kementerian Perhubungan. Juga ada kemungkinan lain, yaitu bagian teknik (pemancar dan lain-lain) di bawah PTT dan bagian siaran di bawah Kementerian Penerangan, sedang Pimpina Umum diangkat atas usl Menteri Penerangan dan Menteri Perhubungan. Para wakil RRI bulat untuk tetap satu organisasi dan menolak untuk menjadi 2 bagian, teknik dan siaran. Yang kedua supaya diputuskan apakah RRI berada di dalam atau di luar Pemerintahan. Setelah diadakan pembicaraan yang memakan waktu 1 malam, terdapat 4 suara sutuju berdiri di luar Pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, sedang 4 suara lainnya mangusulkan menjadi Jawtan Pemerintahan yaitu Jakarta, Bandung, Purwokerto, Malang. Terpaksa diadakan pembicaraan sekali lagi yang akhirnya mencapai keputusan 6 suara setuju menjadi Jawatan Pemerintah. Surakata dan Semarang tetap mengkhendaki RRI sebagi badan Otonom di luar pemerintah, apakah 100% swasta atau kasemi Pemerintah asal Otonom. Tetapi karena sebagian besar dari stasiun-stasiun menghendaki RRI menjadi Jawatan Pemerintah konkritnya dalam KementErian Penerangan kedua studio tersebut pada keputusan konperensi dengan catatan sebagi berikut:
(1) Sebagai Jawatan Pemerintah , RRI harus menjalankan sepenuhnya politik Pemerintah.
(2) Pegawai-pegawai jangan hanya mau menerima gaji dan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai pegawai
    pemerintah,tetapi tidak mau mentaati peaturan-peraturan Pemerintah.
(3) Sebagai pegawai pemerintah, pegawai RRI harus loyal kepada Pemerintah dan jangan main
    bunglongan. Ini betentangan dengan sumpah 11 September 1945. Jika ada yang pada suatu saat
    tidak dapat mengikuti politik pemerintah , secara konsekwen dia harus keluar dari RRI.
(4) Sumpah 11 September 1945 tetap menjadi pedoman perjungan RRI, karena sumbernya adalah
    proklamasi 17 Agustus 1945.

Empat hal sebagi catatan tersebut oleh wakil-wakil Surakarta dan Semarang di minta Kepada semua wakil RRI untuk dijadikan keputusan komperensi, yang mendapat persetujuan bulat dari semua yangbhadir, termasuk wakil-wakil Kementrian Penerangan.

Oleh karena Kementerian Penerangan baru akan memberi keputusan dalam waktu 1 minggu,maka koperensi memutuskan untuk mengadakan konperensi lagi pada tanggal 23 dan 24 Januari 1946 di Purwekert.
Atas permintaan wakil-wakil Kementerian Penerangan, supaya dalam konperensi di Purwekerto sudah dapat di ajukan usul-usul yang konkrit tentang susunan organisasi dan personalia Pimpinan RRI, maka konperensi membentuk sebuah panitia kerja yang terdiri atas 3 orang, yaitu Soeriodipuro sebagai ketua,Harto ( Semarang ) dan Soedarmoto ( Yogyakarta) sebagai anggota.
Perlu ditambahkan, bahwa dalam komperensi juga harir wakil0wakil dari RII ( Radio Internasional Indonesia ) dari Kediri sebagai pendengar.

5. PERTUMBUHAN RRI SAMPAI CLASH KE II
Pentingnya radio dalam masa revolusi fisik telah disadari oleh masyarakat, terutama badan-badan perjuangan seperti BPRI ( Barisan Pemberontakan Republik Indonesia ) dan kelaskaran rakyat lainnya.
Radio merupakan alat pengobar semangat perjuangan yang sangat ampuh, setelah Inggris melancarkan agresi militer diSurabaya, Semarang, Magelang dan Bandung.

Atas usaha masyarakat dengan bantuan KNI Pemerintah Daerah, Komandan-Komandan Tentara maupun lasykar setempat, maka berdirilah Badan-Badan Siaran Radio di Cirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Tegal, Madiun, Kediri dan Jember, dalam masa 1946 sampai 1947.

RRI sendiri pada waktu itu sudah mempunyai stasiun-stasiun di Jakarta, Bandung yang kemudian menyingkir ke Tasikmalya; stasiun Purwokerto kemudian menyingkir ke Kebumen dan Wonosobo; stasiun-stasiun Surakarta, Yogyakarta; Semarang, menyingkir ke Pati, Pekalongan dan Salatiga : Surabaya, menyingkir ke Mojokerto dan selanjutnya ke Kediri; sedang Malang yang menyingkir ke Blitar. Stasin-stasiun RRI sudah mempunyai organisasi Nasional dengan pedoman perjuangan yang satu, sehingga suara RRI merupakan satu suara yang sama dalam politik dan arah tujuannya.

Stasiun-stasiun radio yang lain didirikan oleh masyarakat dengan pedoman perjuangan yang berbeda-beda.
Enersi yang dikeluarkan oleh stasiun-stasiun tersebut, tidak selalu efektif dan belum tentu mencapai sasaran.
Untuk memanfaatkan tenaga, alat dan semangat yang dimiliki oleh stasiun-stasiun tersebut, maka RRI mengadakan pendekatan kepada badan-badan penyiran radio masyarakat itu, supaya bersatu dalam barisan RRI.

Ajaran RRI itu mendapat sambutan baik, bahkan sebagian besar mengibginkan bergabung dengan RRI. maka bertambahlah cabang-cabang RRI diCirebon, Tasikmalaya, Garut, Magelang, Cilacap, Madiun, Kediri dan Jember sebelum clash kedua tahun 1947. Bahkan diTasikmalaya terdapat dua stasiun RRI, yaitu RRI Priangan Timur dan RRI Bandung, karena tidak dapat dipersatukan, maka terpaksa RRI Bandung, yang tidak dapat bekerja sebagai Radio Perjuangan Jawa Barat.

Setelah "Persetujuan Renvile" tanggal 17 Januari 1948 keadaan berubah. Karena daerah kekuasaan defakto Republik hanya terbatas pada "Daerah Renvile", yang meliputi Keresidenan Banyumas, Kedu Pati, Surakarta, Yogyakarta, Madiun dan Kediri saja, maka stasiun-stasiun RRI yang secara leluasa beroperasi sesudah persetujuan Renvile adalah :
1. KEDIRI; RRI Jawa Timur , sebagai unit penggabungan RRI Surabaya dan RRI Kediri.
2. Blitar; RRI Malang
3. Madiun; RRI Madiun
4. Surakarta; RRI Surakarta dan RRI Salatiga (pecahan RRI Semarang ).
5. Yogyakarta; RRI Yogyakarta dan RRI Perjuangan Jawa Barat (bekas RRI Bandung ).
6. Magelanng; RRI Jawa Tengah sebagai unit penggabungan RRI Magelang , RRI Pekalongan dan RRI Tegal
7. PATI; RRI Pati (pecahan RRI Semarang)
8. KEBUMEN;  RRI Purwokerto (sebagian)
9. WONOSOBO; RRI cilacap dan bekas RRI Purwokerto (sebagian)

Dengan badan-badan kelasykaran yang menyelenggarakan siaran radio sendiri, antara lain BPRI, maka RRI mengadakan kerjasama yang baik dalam siaran, serta memberikan bantuan materiil dan tenaga (membuat pemancar radio dan memberi alat-alat dan sebagainya), terutama sekali dalam masa tahun 1945-1946.
RRI Kediri yang sebenarnya juga dibiayai dari anggaran Kementerian Penerangan, baru dapat digabungkan ke dalam RRI Jawa Timur di Kediri, setelah pemberontakan PKI di Madiun tanggal 19 September 1948.

6. PERISTIWA MADIUN 19 SEPTEMBER 1948 Jika Progam Perjuangan RRI terutama ditujukan untuk menghadapi perang melawan Inggris dan Belanda, maka "Peristiwa Madiun" pada tanggal 19 September 1948, sebenarnya tidak pernah diperhitungkan. Maka dalam menghadapi peristiwa tersebut, RRI Madiun maupun RRI Pusat todak mengadakan persiapan-persiapan untuk "terugval basis".

Tanpa kesempatan dan kemampuan untuk melawan Pimpinan RRI Madiun masih setai kepada Sumpah 11 September dan pemerintah R.I RRI Madiun ME-relay pidato radio Presiden Soekarno yang menyatakan, bahwa pernyataan Muso adalah pemberontakan terhadap Pemerintah yang syah yang tentunya sangat menggemparkan.

Semua radio umum di Madiun waktu itu masih di-stel pada gelombang RRI Madiun, sehingga pidato radio Presiden Soekarno diikuti oleh seluruk masyarakat Madiun. Selain tindakan berani pimpinan RRI Madiun itu, pegawai-pegawai telegrafinya secara rahasia menggunakan pemancar telegrafi untuk hubungan RRI Sala dan Kediri. dalam hubungan itu dikirim berita-berita tentang kegiatan kaum pemberontakan, lokasi pasukannya dan lain-lain yang dapat dipakai oleh penumpasan kaum pemberontak. Hubungan rahasia itu dapat dilangsungkan sampai Siliwangi masuk kota Madiun pada tanggal 30 September 1948.

Tidak ada satu orangpun dari RRI Madiun terlibat dalam pemberontakan. RRI Madiun bersama RRI lainnya membantu operasi militer Pemerintah untuk menghancurkan pemberontakan yang melarikan diri dari kota Madiun. SIARAN GM-SSPM SEbelum pemberontakan PKI di Madiun meletus, di Solo terjadi tembak-menembak antara satu kesatuan Siliwangi di asrama Srambatan, dekat kantor RRI di Balapan, dengan saputngan merah diikat dilehernya.

Menurut keterangan, mereka itu adalah anak buah Jindau dari ALRI. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 September. Sehari sebelumnya telah didahului panculikan-penculikan terhadap-terhadap pimpinan-pimpinan politik dari golongan nasionalis, dan golongan agama.

Menurut keterangan orang yang melihatnya, penculikan dilakukan oleh satuan0satuan tentara dalam pakaian seragam hitam-hitam dengan sapu tangan merah dilehernya. Kejadian tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan, tidak saja di kota Solo, tetapi juga di seluruh Keresidenan Surakarta, karena ternyata gerakan penculikan terhadap pemimpin-pemimpin politik dari nasionalis dan agama juga dilakukan di daerah-daerah seluruh Keresidenan Surakarta.

Berhubung dengan situasi yang semakin panas di Surakarta pada tanggal 15 September, Panglima Besar Jendral Sudirman mengeluarkan perintah harian kepada Angkatan Perang R,I, supaya tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta melindungi kedaulatan negara. Pada tanggal 17 September daerah Surakarta dinyatakan bahaya.

Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa Surakarta,Semarang, Pati, dan Madiun, disingkat GM-SSPM, berkedudukan di Solo. Oleh karena RRI Surakarta menyiarkan pengumuman-pengumuman dari staf GM dan beberapa jawatan yang ada hubungannya dengan pemberontakan Madiun, Kolonel Gatot Soebroto mengambil keputusan untuk membentuk satu Komando Penerangan GM yang aktif memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan kembali ketenangan umum.

Supaya Komando Penerangan itu tidak ditakuti rakyat (waktu itu masyarakat memang dihinggapi ketakutan jika melihat orang berseragam tentara dan bersenjata), maka Komando Penerangan GM dipercayakan kepada Maladi sebagai pimpinan RRI. Kebetulan waktu itu, Maladi masih terdaftar dalam satuan PHB dan MBT dengan pangkat mayor.

Lengkapnya Komando Penerangan adalah "Komando Penerangan Mobile GM-SSPM", yang kemudian oleh masyarakat disingkat menjadi "Komando Penerangan Mobile GM-II". Staf Penerangan GM-II hanya terdiri dari 5 orang. Yaitu: Maladi sebagai Komandan/Ketua, Soewito Koesoemowidagdo (Kepala Jawatan Penerangan Provinsi Jawa Tengah), Soetarto (Berita Film Indonesia), Darmosoegondo, reporter RRI Pusat , dan Oetoyo Soemowidjojo (Kepala Bagian Teknik RRI Sukakarta).

Aparat yang digunakan oleh Penerangan GM-II adalah personel dan perlengkapan (kendaraan, alat-alat, radio, alat perfilman, mesin tulis dan lain-lain) dari RRI, BFI dan Jawatan Penerangan. Jadi sebenarnya, "Penerangan GM-II" adalah aperatur Kementerian Penerangan yang diberi wewenang dan fasilitas oleh Gibernur Milliter.

Dengan wewenang dan fasilitas tersebut, Penerangan GM-II dapat meminta segala Informasi dari pasukan-pasukan yang beroperasi dalam penumpasan pemberontakan dan dapat mengikuti semua operasi militer.
Dengan demikian, Penerangan GM-II dapat mengumpulkan semua data kegiatan militer dari tangan pertama atau melihat sendiri, sehingga dapat memberi penerangan yang luas, mendalam dan positif kepada masyarakat.

Atas usul Gubernur Gatot Soebroto, siaran Penerangan GM-II dari Solo tiap malam selama 30 menit, dijadikan siaran sentral yang di-relay oleh semua pemancar RRI di wilayah Republik.
Dengan bahasanya yang mudah dimengeti oleh rakyat, bahasa rakyat, maka RRI dapat mengulas dan mengomentari operasi-operasi militer tepat serta meresap dalam ingatan para pendengar radio.
Usaha lain dari Penerangan GM-II yang sangat popeler adalah "gambar hidup keliling".
Unit "gambar hidup keliling" ini terdiri sebuah truck (truck hijau RRI Solo AD-216)yang dengan alat pengeras suara, mikropon, layar putih, film strips, proyektor film dan lain-lain, sebuahmobil sedan (De Soto RRI Pusat AD-211) dan kadang-kadang juga mobil dari BFI. Unit tersebut mengikuti operasi militer satuan-satuan Siliwangi.

Setelah sebuah kota berhasi dikuasai oel Pemerintah maka sore harinya diadakn pertunjukan, yang oleh rakyat diberi nama "Gambar Hidup". Film strips yang dipertunjukan melukiskan gambar-gambar dari pemimpin pemberontak, rumah-rumah yang dibakar, korban-korban kekezaman mereka. Di samping itu dipertunjukan pula kegiatan penduduk membangun kembali rumah—rumahnya.
Gambar-gambar tentang sikap ramah prajurit terhadap penduduk diperrtunjukan supaya rakyat merasa dekat dengan TNI.

Siaran sentral GM-II setiap malam dari Sala selama dua bulan (Oktober dan November) dan "Penerangan Mobile GM-II, telah ikut memegang peranan dan bantuan berhasilnya pemarintah menumpas pemberontakan PKI, serta memulihkan keamanan dan ketentraman umum dalam Desember.
waktu singkat.

7. CLASH KE-II MELETUS (19 Desember 1948).
Penumpasan pemberontakan PKI Muso menginjak tahap terakhir dengan terkepungnya rombongan Amir Sjarifudin di daerah Kudus seperti yang disiarankan oleh Darmosoegondo dalam siaran GM-II hari itu.
Artinya tugas Pemerangan GM-II sudah hampir selesai, dan tugas RRI selanjutnya dicurahkan untuk meningkatkan potensi siarannya guna menghadapi suasana buruk dengan penggantian Dr. Van Mook oleh Dr. Boel dan tuduh-tuduhan Belanda seolah-olah tentara Republik melangar genjatan senjata. "Keadaanya seperti sebelim tangal 20 Juli 1947" kata Perdana Menteri Mohamad Hatta, artinya seperti saat-saat menjelang penyerbuan tentara Belanda kedaerah Republik pada tanggal 21 Juli 1947 yang mengorbankan agresi milliter Belanda ke-1.

Seminggu kemudian diperoleh keterangan bahwa seluruh Devisi Siliwangi telah menerima perintah bersiap-siap kembali ke Jawa Barat. Semua satuan Siliwangi yang sebelum pemberontakan Mediun ditempatkan di daerah Surakarta dikonsentrir di daerah Yogyakarta, Kedu dan Banyumas. Sementara itu di sepanjang garis denarkasih Semarang - Surakarta dan Semarang - Kudus. Tentara Belanda mengerahkan pasukan-pasukan dan pelengkapan perang secara besar-besaran.

Dari staf Panglima Markas Besar Komando Jawa sebelum rombongan MBKI berangkat ke Jawa Timur dengan KLB (Kereta Api Luar Biasa) diperoleh keterangan, bahwa APRI akan mengadakan letihan besar-besaran setelah rombongan kembali dari Jawa Timur sekitar tanggal 19 Desember.

Ditambah dengan sikap Delegasi Belanda yang main mutlak-mutlakan dalam perudingan dengan delegasi Indonesia, Meladi mengambil kesimpulan, bahawa tentara Belanda sedang menyiapkan agressi yang kedua.
Ia teringat rencana 2 tahu Belanda tertanggal 10 November 1946. Rupanya keadaan ekonomis Republik dan Angkatan Perangnya setelah pemberontaka PKI Muso sudah dilanggap matang oleh Belanda untuk memberi pakulan terakhir kepada Republik. RRI harus segera dipersiapkan untuk menghadapi perang gerilya. Pada tanggal 14 DESEMBER dikirim kawat pada semua studio RRI berisi instruksi sebagai berikut: Semua pamancar besar supaya dikeluarkan dari kota Studio-studio darurat dipegunungan supaya sudah siap untuk bekerja. Pada tanggal 15 Desember Meladi menghadap Menteri Penerangan di Yogyakarta untuk melaporkan segala persiapan menghadapi " doorstoot" Belanda ke Yogyakarta.

Sebelum penyerbuan Belanda itu pemancar-pemancar Yogyakarta supaya diangkut ke Wonosari dan daerah pegunungan untuk siaran gerilya. Untuk itu diminta bantuan keuangan dari Kementrian Penerangan.
Menteri menjawab: "Kita tidak perlu tergesa-gesa. Perundingan di Belanda di Kaliurang sedang berjalan dan wakil-wakil PBB ada di sini. Kemungkinan clash dengan Belanda sangat tipis dalam tahun ini".

Sekalipun demikian Menteri tidak keberatan RRI mengadakan persiapan-persiapan. Intruksi tetap diberikan RRI Yogyakarta supaya dengan persiapan pengangkutan pemancar-pemancar dan alat-alat radio dari kota.
Mulai tanggal 16 Desember beberapa Menteri tiba di Solo, antara lain Dr Sukiman, Mr Susanto Tortopradjo, I.J.Kasimo, Soepeno, dan juga Mayor Jenderal Soehardjo dengan anggota-anggota KNIP antara lain Zainul Arifin, Prawoto Mangkusasmito, Mr Kasman dan Soewilowati.

Dari Mayor Jenderal Soehardjo diperoleh keterangan, bahwa keadaan genting dan beberapa menteri serta anggota pimpinan KNIP sesudah sidang kabinet tanggal 16 Desember ditugaskan di kota Yogyakarta.
Keesokan harinya tanggal 19 Desember 1948, masyarakat dikejutkan oleh ledakan-ledakan di sebelah barat kota Solo. Beberapa pesawat terbang,tampak berputar-putar cukup rendah. Sampai demikian jauh masyarakat belum menduga kalau itu merupakan serangan Belanda, karena sebelumnya diperoleh keterangan akan adanya latihan APRI, secara besar-besaran.

RRI mulai mengetahui bahwa suara ledakan-ledakan tersebut adalah serangan Belanda, setelah diterima informasi bahwa BBC London dan PCJ Hilversum telsh menyiarkan perintah Kerajaan Belanda kepada tentara Belanda di Indonesia untuk melakukan "Aksi Polisionalnya" terhadap R.I. Setelah meneruskan informasi tersebut kepada Kolonel Gatot Subroto, Kepala Jawatan Radio Maladi memanggil para pimpinan bagian dari pusat RRI dan RRI Surakarta untuk segera berkumpul di Kantor Pusat RRI Balapan 199.

Dari RRI Pusat yang hadir adalah Adang Kadarusman, Soetardi Hardjoloekito, M.Tjatji, Pratdjo Witono dan Soedjiteng. Dari RRI Surakarta yang hadir adalah Saparno, Oetoj dan Sidhato. Kepada mereka secara singkat dijelaskan bahwa: 1. Belanda telah memulai agresi militernya yang ke II dengan segenap kekuatannya untuk menghancurkan Republik. 2. Peramg kali ini akan menentukan hidup matinya Republik Indonesia. 3. Setiap saat Belanda bisa masuk kota Solo dan menduduki seluruh daerah Surakarta. 4. Bagaimanapun keadaanya RRI berpegang teguh pada Sumpah 11 September dan bertekad melaksanakan semboyan "Sekali di Udara tetap di Udara".

Berhubungan dengan itu diinstruksiakn sebagai berikut: (1) Semua pemancar harus diangkat ke Tawamangu, kecuali pemancar kecil untuk meneruskan siaran di kota, sampai saat Belanda akan masuk kota. (2) Semua arsip Jawatan di Pusat dan Studio supaya diangkut ke tempat-tempat yang sudah ditentukan.
Mengenai tugas dan nasib pegawai RRI ditegaskan sebagai berikut: (1) Sebagai pemimpin umm Maliadi akan terus memimpin di luar. Markas RRI adalah kompleks Lawu dengan pusatnya Tawangmangu. Siapa yang ingin berjuang di luar supaya mengikutinyan atau menyusul di kempleks Lawu. Bagaimana kahidupan di luar, Jawatan tidak dapat menjamin. Tetapi ia akan menjamin, bahwa jika yang satu makan, semua akan makan. (2) Siapa yang ingin tinggal di kota, diminta supaya tetap setia kapada Prokklamasi 17 Agustus 1945 dan jangan sampai bekerja pada Belanda. (3) Untuk bekal perjuangan di kota akan diserahkan sekedar modal, berupa 1 kg candu. Apabila terdesak oleh keadaan, diizinkan barang-barang Jawatan yang tidak vital dijual untuk meringankan beban hidup para pegawai. (4) Jika ada kesempatan supaya diusahakan hubungan dengan yang di luar, agar tetap berjuang dalam satu barisan.

Sebagai penutup pertemuan Maladi menyatakan" RRI Yogyakarta sudah tidak terdengan lagi siarannya.Hubungan telepon sudah putus. Siaran radio Australia telah memberitahukan bahwa Belanda telah menduduki Yogyakarta. Pada jam 14.00 KLB yang mambawa rombongan MBKD dari Jawa Timur tiba di stasiun Balapan. Maladi memberi laporan kepada Staf Panglima Besar bahwa menurut radio Australia Yogya sudah diduduki tentara Belanda. Tidak disiarkan tentang Presiden dan para Menteri yang ada di Yogya.

Mengenai RRI dilaporkan bahwa pemancar-pemancar dari Solo sudah mulai diangkut ke Tawamangu yang akan menjadi pusat siaran RRI dalam gerilya.
Kepada Studio-studio RRI lainnya sudah diinstruksikan untuk terus berjuang di pegunungan.
Secara garis besar Staf Panglima Besar memberitahukan daerah markasnya yang mobil dan daerah gubernur militer/ Panglima Devisi di Jawa. Juga diberitahukan "terugvalvasis" pemancar PHB pusat yang akan menjadi pusat komunikasi angkatan perang. Jam 14.20 rombongan MBKD meneruskan perjalanan dengan KLB ke Yogya, artinya kejurusan barat.

Pengangkutan pemancar dan alat-alat studio yang pertama sudah terlaksana pada jam 12.00 dengan truk hijau RRI Solo AD-211 jam 21.00 truk itu sudah tiba kembali ke Solo untuk berangkat lagi pada jam 24.00 membawa pemancar kedua beserta alat-alat lainnya.

Kedua pemancar tersebut di drop di Tawamangun. Yang pertama, pemancar RCA berkekuatan 250 watt, segera dirakit kembali supaya tanggal 20 Desember sudah dapat diudarakan lagi. Yang kedua, sebelum pemancar NSF diangkat dari Tawangmangu ke tempat lain yang tidak jauh dari situ untuk cadangan. Yang masih ditinggalkan di Solo hanya pemancar kecil untuk siaran lokal. Pemancar ini baru akan diangkut keluar kota apabila tentara Belanda mendekati Solo. Pemancar RRI Solo lainnya, bekas pemancar PTT berkekuatan 150 watt sudah diangkut lebih dahulu ke Tawangmangu pada tanggal 17 Desember berdasarkan instruksi tanggan 14 Desember. Pemancar tersebut juga akan dikeluarka dari Tawangmangu ke temopat lain sebagai cadangan. Yang dioperasikan dari Tawangmangu adalah pemancar RCA karena paling ringan, mudah diangkut dengan tenaga menusia dan dapat dipasang dengan cepat.
Seandainya Belanda sudah memasuki Karangpandan, pemancar tersebut masih dapat diselamatkan dalam waktu dua jam saja.

Perlu juga diketahui bahwa didaerah Lawu terdapat Perusahaan-perusaan perkebunan teh, kopi, karet dan gula yang pada umumnya mempunyai pembangkit tenaga listrik. Ke tempat-tempat itulah pemancar-pemancar cadangan akan diakui.

Dengan demikian, jika semua rencana berjalan baik, maka sampai tiga tahap sesudah Tawangmangu, RRI akan dapat melakukan siaran lagi dari tiga tempat yang berlainan. Pada tanggal 20 Desenber pagi-pagi, AD-211 sudah tiba kembali di Solo. Dari Tawangmangu datang berita telepon bahwa tempat itu dibom dari udara, sehingga tiang-tiang antene RRI harus ditrobohkan atas perintah komandan pertahanan, Letkol. Hollan Ismandar. Akibatnya pemancar RCA belum dapat di udara. Maladi diminta segera datang untuk membicarakan masalh penyiaran RRI dari Tawangmangu dengan komandan Pertahanan. Pada jam 11.00 ia berangkat ke Tawangmangu dengan truk AD-11 yang mengangkut alat-alat terakhir kejurusan Tawangmangu, antara lain arsip-arsip kantor, mesin tulis dan mesin reneo.

Alat-alat tersebut diturunkan di Karanganyar untuk disimpan dirumah oarang tua RRI Pusat, Soetojo di sebuah desa yang tidak jauh dari Karanganyar. Beberapa kali dalam perjalanan antara Karanganyar-Tawangmangu, truk AD-211 berpapasan dengan iring-iringan mobil dan truk berisi pasukan-pasukan tentara memakai daun-daunan penyamar kejurusan Solo. Melihat itu, Maladi bertanya-tanya dalam hati, apakah pasukan-pasukan tersebut akan memperkuat kota Solo, ataukah menyingkir dari Tawangmangu, karena mungkin Belanda menerjunkan pasukan payungnya setelah membongi Tawangmangu. Tetapi di sepanjang jalan, di tiap-tiap pohon terlihat tentara dalam keadaan siap tempur.

Setiap kali berpapasan iringan-iringan kendaraan tentara, truk RRI AD-211 harus berhenti, sehingga baru pada jam 16.00 dapat mencapai karang pandan. Pemancar NSF ternuyata masih ada di Karangpandan, karena oleh komandan pertahanan Tawangmangu dilarang untuk dipasang di san. Terpaksa pemancar NSF harus disembunyikan di Karangpandan. Hari itu, alat-alat radio laboratorium PTT atas perintah komandan setempat diangkut ke desa tersebut setelah alat-alat PTT diangkut.

Tetapi karena sudah sore dan tenaga-tenaga pengangkut tidak kembali ke Karangpandan, maka pemancar NSF masih terlantar di halaman kantor kewedanaan Karangpandan. Oetojo, yang mengawal pemancar tersebut memang menunggu kedatangan Meladi untuk meminta Instruksi ke mana pemancar itu harus dibawa. Secara kebetulan ada seorang kebayan (pegawai desa)dari desa Punthukerjo bernama Soekarno yang kenal dengan Maladi dan menawarkan jasanya. Katanya , bila dianggap cocok , rumahnya disediakan untuk menyimpan pemancar NSF.

Waktu itu sudah jam 18.00 , sehingga diambil keputusan untuk segera mengangkut pemancar NSF ke Punthukerjo, dengan AD-211 Kepada Oetojo yang dibantu dua orang tenaga terbaik yaitu Soetrisno dan Sabilan di perintahkan , supaya sudah mengangkut pemancar , segera berangkat ke Tawangmangu membawa surat Maladi kepada Komandan Letkol Holand Iskandar. Pokonya tanggal 21 Desember dari Tawangmangu harus sudah jalan.

Pada jam 20.00 Maladi dapat kembali dengan truk AD-211 untuk mengtur persiapan terakhir di Solo , antara lain mengangkut dokumen-dokumen di rumahnya sendiri dan memberi instruksi-instruksi kepada rekan-rekan yang akan berjuang di dalam kota . Oetojo , Oetrisno dan Sabilan dengan berjalan kaki berangkat ke Tawangmangu .

Kira-kira setengah perjalanan , di desa Gayadompo , yang letaknya lebih tinggi dari desa-desa sekitarnya dan jalan mulai menurun , langit di sebebelah barat kelihatan kemerah-merahan. Di depan nampak lampu-lampu mobil yang berkecepatan tinggi semakin mendekat. Truk RRI AD-211 berhenti dan Maladi berdiri di tengah jalan , melambaikan tangan sebagai isyarat agar iring-iringan mobil yang menuju Karangpandan berhenti, ternyata mobil Mayor Suprapto Kepala Staf Gubernur Militer. Mayor Suprapto keluar dari mobil dan memberi tahu , bahwa Solo sudah mulai dengan pembumihangusan , dan tentara Belanda sudah berada di daerah Kartosuro 12Km sebelah barat kota Solo . Jika masih ada keperluan di kota , Supya cept-cepat masuk ke kota dan segera keluar lagi.

Memang ia harus kembali ke kota untuk mengambil dokumen-dokumen dan melihat keluarga , karena rumahnya juga digunakan untuk markas Komando Tentara Pelajar , sehingga besar kemungkinan termasuk bangunan yang harus di hanguskan. Mendekati batas kota di seberang bengawan Solo truk harus berjalan perlahan-lahan , karena jalan penuh ribuan pengungsi yang meninggalkan kota menuju ke Timur. Mereka menggendong anak-anak kecil, membawa tikar , alat-alat rumah tangga dan macam-macam bingkisan berisi apa saja yang dapat mereka bawa.

Ia melihat-lihat apakah di antara pengungsi-pengungsi itu terdapat istri dan anak-anaknya.
Sampai di jembatan Bengawan Solo, truk di hentikan oleh penjaga jembatan seorang enggota militer , yang nampak heran sekali ada truk dari luar masuk kota , karena jembatan itu akan dihancurkan , yaitu jam 12 malam tepat.

Waktu ia di terangkan bahwa ia adalah Mayor Penenrangan Gubernur Milietr yang akan mengambil pemancar radio yang masih ketinggalan di kota , ia di perbolehkan jalan terus . Tetapi diperingatkan sebelum jam 24.00 sudah keluar dari kota . Mayor supaya hati-hati , karena di dalam kota sudah ada mata-mata penyusup , demikian pesan polisi militer , yang mengawal jembatan .

Sejak pemberontakan PKI Muso , mereka di datangkan dari Magelang untuk pengawal Gunbernur Militer.
Di rumah Soesatyo , bagian perlengkapan Teknik , di dekat rumah sakit Jebres ia berhenti untuk menanyakan , apakah pemancar lokal sudah di angkut keluar. Dijawab , bahwa studio sudah kosong dan kemungkinan pemancar sudah di angkut bersama alat-alat radio lainnya ke desa Nusukan ( sebelah utara kota ) .

Maladi terus menuju rumahnya di Banjasari Lor . Rumah sudah terbakar dan api masih menyala . Tidak ada seorangpun di rumah dan rumah-rumah di sekitarnya sudah kosong , gelap dan sepi .
Dari Banjasari Lor ia terus ke RRi di jalan Marconi. Juga studio sudah gelap , sepi . Tetapi Sirun , penjaga RRI yang setia masih ada . Sirun melaporkan bahwa semua barang termasuk gamelan di studio sudah di angkut keluar .

Ia sendiri ingin pulang ke desanya jika di izinkan . Tetapi ia diminta supaya tetap di studio sampai tentara Belanda masuk kota . Dari Studio Maladi pergi ke kantor pusat RRI di Balapan . Juga kantor ini kosong . Perabotan dan barang-barang lainnya sudah di angkut keluar. Penjaga kantor yang masih ada pada posnya juga di pesan seperti Sirun. Dari Balapan terus menuju ke bekas rumah pemancar di waktu Jepang yang di pakai untuk stasiun telegrafi dan perumahan beberapa orang pegawai teknik di jalan Purwosari. Pemancar telegrafi dan alat-alat radio di tempat itu sudah diamankan. Sakri , pengemudi truk yang bertempat tinggal di rumah tersebut , minta izin untuk mengurus keluarganya .Ia sudah sangat lemah , karena sejak tanggal 15 Desember siang malam , mondar mandir Solo - Tawangmangu dan ia di izinkan untuk tinggal di Solo. Waktu itu sudah jam 23.40 , Maladi harus cepat-cepat keluar . Kebetulan di depan gedung RRI di Purwosari ada rumah seorang anggota tentara pelajar . Ia berhenti di depan rumah dan dari rumah itu keluar Sutardjo seorang TP lain berpakaian seragam dengan senjata lengkap. Ia memberitahu bahwa Nyonya Maladi dan anak-anak serta ibu dan adik-adiknya mengungsi ke Kepatihan di rumah orang tua Oetojo. Keris pusaka di almarinya telah diambil oleh Sutardjo sebelum almari itu terbakar dan pusaka itu telah di serahkan kepada Nyonya Maladi. Mengenai dokumen-dokumen di katakan mungkin sudah diangkut ke luar oleh kawan-kawan TP lainnya. Ia hanya tahu dokumen-dokumen dan surat-surat di rumah Banjasari Lor di keluarkan dari rumah sebelum rumah di bakar pada sekitar jam 20.00 . Maladi merasa lega , karena sudah tahu isteri, anak-anak dan keris pusakanya selamat.

Setelah mengambil keluarganya di Kepatihan , berangkatlah Maladi dengan truk DD-211 ke Karang pandan tanpa mengalami kesulitan di jembatan Jurug , sekalipun sudah lewat jam 24.00, karena jembatan belum di ledakan . Tidak jauh dari jembatan , 3 orang karyawan RRI Solo nampak berjalan kaki ke jurusan yang sama , dan sekalian di bawa ke Karangpandan . Mereka adalah Suparno , Suyoko dan Sumarso , yang tujuannya ke Tawangmangu . Sampai di karangpandan dan sudah jam 02.00 pagi . Dari Wedana di peroleh keterangan , bahwa pengngkutan pemancar RRI yang terakhir sudah beres , di simpan di rumah kabayan .
Keesokan harinya tanggal 21 Desember Maladi meninjau pemancar NSF di rumah Kabayan Soekarno di desa Puntukredjo. Kebayan di beri tahu , bahwa pemancar itu maha penting bagi RRI dan perjuangan dan di pesan , jangan sampai di ketahui Belanda . Mengingat bahwa letak rumah Soekarno di pinggir jalan menuju pabrik teh Kemuning yang bisa dilalui Jeep , ada kemungkinan besar patroli Belanda yang lewat , Belanda akan memasuki rumah itu . Bagaimana menyelamatkan pemancar itu dari penggeledahan rumah-rumah oleh Belanda , diserahkan kepada Soekarno . selain itu juga di pesan , supaya jangan menyerahkan pemncar itu kepada siapa saja tanpa surat dari Maladi .

Sewaktu menuju kembali ke Karangpandan hujan turun dan terpaksa ia mencari tempat berteduh di salah satu rumah di pinggir jalan. Dirumah tersebut ia berjumpa dengan Kolonel Gatot Subroto dengan seluruh Staf Gubernur Militer II, Kepala Staf Mayor Suprapto, Mayor Rusli bagin I, Letnan Sugiri dan lain-lain. ia diberitahu bahwa beberapa mentri dan anggota BP KNIP juga ada di Karangpandan yang sore itu akan mengadakan rapat penting di kantor Wedana. ia diminta hadir untuk melaporkan soal RRI.

Rapat sore jam 17.00 itu ternyata rapat satu Kabinet RI. Rapat di pimpin oleh Dr. Sukiman Mentri Dalam Negeri dan di hadiri oleh Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtroprodjo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, Menteri Urusan Makanan Rakyat I.J Kasimo didampingi R.P Suroso, Sedang dari BP KNIP hadir Zainal Arifin, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Sumardi (sekjen BP KNIP) dan Susilowati, Inspektur Jendral APRI Mayor Jendral Suhardjo Hardjowardojo dan Kolonel Supeno juga hadir dalam rapat tersebut.

Oleh Dr. Sukiman dibacakan keputusan sidang Kabinet di Yogyakarta tanggal 16 Desember 1948 bahwa jikalau Presiden dan Wakil Presiden karena keadaan tidak melakukan pimpinan pamerintahan , para Menteri yang berada di Yogyakarta di serahi pmerintahan, Menurut berita radio dan laporan sementara perwira APRI yang dapat keluar dari Yogyakarta sesudah tentara Belanda masuk, Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri yang ada di Yogyakata telah di tawan oleh Belanda maka para Menteri yang ada di Karangpandan di tambah Menteti Agama K.H Maskur yang sudah ada di Jawa Timur, merupakan Perintah RI darurat.

Dalam rapat tersebut di bicarakan pembagian bidang dari Menteri-Menteri yang di tawan, antara lain bidang Penerangan dirangkap oleh Menteri Supeno Keputusan itu pelu di siarkan oleh RRI dan Supeno akan mengucapkan pidato selaku juru bicara Pemerintah. Maladi di tugaskan untuk mengusahakan agar siaran RRI sudah dapat di mulai esok harinya tanggal 22 Desember 1948. Berhubung masih ada keberatan dari Komandan Pertahanan Letkol Hollan Iskandar terhadap didirikannya antena di Tawangmangu, maka oleh Mayor Suprapto ia diberi surat perintah untuk Letkol Hollan Iskandar , supaya membantu RRI agar siaran-siaran dapat segera dimulai dan supaya pemancar RRI dikawal dengan baik. Tawangmangu akan menjadi Yogy ke II Markas Pemerintah RI darurat
[sunting]RRI Saat Detik-detik Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Bandar Udara Internasional Kemayoran dari Saigon. Jusuf Ronodipoero meliput di bandara. Dalam wawancaranya di bandara, Bung Karno mengatakan bahwa untuk memperoleh kemerdekaan tidak perlu menunggu jagung berbunga. Bung Karno mengutip ramalan joyoboyo, dan pada waktu itu tidak ada yang tahu bahwa Kaisar Jepang telah menyatakan menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945 komplek radio tetap dijaga ketat oleh kampetai (tentara Jepang). Siaran dalam negeri berjalan seperti biasa membawakan lagu-lagu Jepang dan Indonesia, serta berita-berita yang masih menyatakan kemenangan Jepang.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, siaran dalam negeri terus berjalan, dan berita disiarkan dari sumber Domei (Kantor Berita Jepang). Sekitar pukul 17.30, ketika pegawai bersiap-siap berbuka puasa, seorang wartawan kantor berita Jepang Syachruddin berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 18.00 petugas pemberitaan, siaran dan teknik berunding di ruangan pemberitaan untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Petugas teknik menginformasikan bahwa studio luar negeri yang tidak mengudara, berada dalam keadaan kosong. Studio itu dapat dipergunakan dan petugas teknik mengatur line modulasi dari sana bisa langsung ke pemancar 10 kw yang terletak di Tanjung Priok.
Tepat pukul 19.00 teks proklamasi dibacakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia oleh Jusuf Ronodipoero daj dalam bahasa Inggris oleh Suprapto. Penyiaran teks proklamasi tersebut melalui radio di Jakarta berlangsung berkali-kali selama 15 menit dan pembacaan yang sama dilakukan juga oleh Radio Bandung. Pada pukul 20.30 WIB para kampetai datang ke ruang pemberitaan karena peristiwa penyiaran teks proklamasi telah diketahui oleh Jepang, dan menyiksa seluruh petugas radio yang menyiarkan teks proklamasi, hal yang sama juga dialami oleh Radio Bandung dihentikan pada pukul 21.00 WIB.
Dengan demikian bahwa radio sepeninggalnya Jepang di Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada Republik Indonesia, dan ini merupakan cikal bakal dari berdirinya Radio Republik Indinesia dan hingga saat ini RRI terus berjuang demi eksistensinya dibidang komunikasi dengan semangat ”Sekali di udara tetap diudara”.

Sejarah Lahirnya Radio Republik Indonesia
Dengan dihentikannya siaran radio dari semua Hoso Kyoku sejak tanggal 19 Agustus 1945. Masyarakat menjadi buta berita. Yang sangat menggelisahkan masyarakat adalah tidak diketahui apa yang harus dilakukan setelah Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka sejak 17 Agustus 1945.
Bagi orang radio semakin jelas, bahwa dalam situasi yang demikian, siaran radio merupakan alat yang mutlak diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berhubungan dan memberi tuntunan kepada rakyat, apa yang harus dikerjakan.

Dari berita-berita radio luar negeri diketahui, bahwa yang akan menduduki Jawa dan Sumatera adalah tentara Inggris atas nama sekutu. Tugas mereka melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan, sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaanya di Indonesia. Dengan berita-berita itu kita ketahui, bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia masih diakui oleh sekutu. Suatu pemerintahan yang disebut "Netherlands Indie Civil Administration" disingkat NICA, akan didirikan di Indonesia oleh pemerintah kerajaan Belanda.

Masalah yang akan dihadapi Republik Indonesia dalam waktu dekat adalah :
Sebelum tentara Inggris datang, tentara Jepang akan memegang kuasa dari sekutu menjaga keamanan di Indonesia; Setelah tentara Inggris datang (menurut berita luar negeri akhir September 1945), Pemerintah Republik Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris dan Nica. Setelah tentara Inggris selesai dengan tugasnya, pemerintah Republik Indonesia harus berhadapan dengan tentara Belanda yang akan menggantikan tentara Inggris.

Jika Pemerintah Republik Indonesia berpegang teguh pada proklamasi 17 Agustus dengan UUD 45 yang mulai berlaku 18 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia harus menolak beroperasinya tentara Inggris dan NICA di wilayah kedaulatannya akan dilanggar. Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut,jelaslah,pemerintah RI harus mempunyai hubungan yang cepat dan erat dengan seluruh rakyat yang akan mrnjadi kekuatan utama. Satu-satunya alat komunikasi ialah siaran radio.sesuai dengan pemikiran sebelumnya,maka sebelum tentara Inggris mendart kita sudah harus melaksanakan:

• Pembentukan satu organisasi siaran radio nasional.
• Menguasai semua pemancar di 8 stasiun radio didaerah Jawa.
• Untuk itu tidak ada jalan lain,kecali mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil dari 8 bekas Hoso Kyoku. Tempat yang dipilih adalah Jakarta.